Kamus Sejarah Diprotes NU, Nadiem Silaturahmi dengan Said Aqil dan Yenny Wahid

Reporter

Friski Riana

Kamis, 22 April 2021 18:00 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengunggah swafotonya bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj dan cicit dari tokoh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari, Yenny Wahid, di akun Instagramnya, @nadiemmakarim, Kamis, 22 April 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengunggah swafotonya bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj dan cicit dari tokoh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari, Yenny Wahid, di akun Instagramnya, @nadiemmakarim, Kamis, 22 April 2021.

Dalam keterangan foto tersebut, Nadiem mengatakan melakukan silaturahmi dengan kedua tokoh tersebut. "Hari ini saya bersilaturahmi dengan senior dan guru saya, Ketua PBNU Kyai Said Aqil Siradj dan Mbak Yenny Wahid," kata Nadiem dalam akun Instagramnya, @nadiemmakarim.

Nadiem menyebut betapa beruntungnya negara ini memiliki pemimpin-pemimpin yang begitu mendamaikan dan penuh solusi. Founder Gojek itu juga menyampaikan telah menerima saran terkait penyempurnaan Kamus Sejarah. "Terima kasih selalu atas dukungan yang diberikan dan restu bagi Kemendikbud untuk menyempurnakan kamus sejarah, bersama dengan NU dan elemen masyarakat lainnya," kata dia.

Ketua Umum NU CIRCLE (Masyarakat Profesional Santri) R. Gatot Prio Utomo sebelumnya memprotes Kamus Sejarah Jilid I. Ia menuduh Kemendikbud menghilangkan jejak tokoh pendiri NU, Hasyim Asy'ari, dalam kamus itu. Mendikbud Nadiem Makarim diminta bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah tersebut.

“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ujar Gatot.

FRISKI RIANA

Baca Juga: KH Hasyim Asyari Lenyap dari Kamus Sejarah, Hilmar Gaet NU di Tim Pengkoreksi

Berita terkait

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

3 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

4 hari lalu

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

KPU akan memberikan kesempatan perbaikan bagi calon independen yang belum memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

5 hari lalu

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

Praktik haji ghasab berada di luar prosedur atau manasik tanpa visa haji, sehingga bertentangan dengan substansi syariat Islam.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

7 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

8 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya