Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat menggelar konferensi pers harian di Gedung Divisi Humas, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Januari 2021 (Tempo/Andita Rahma)
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Polri menjadikan penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai masukan untuk bekerja lebih baik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. "Ya tentunya masukan dari ICW perlu kita hargai, Polri menghargai itu sebagai masukan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono dalam konferensi pers, Senin, 19 April 2021.
ICW memberikan nilai E terhadap kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi periode 2020. Selain Polri, penegak hukum yang mendapatkan nilai E dari ICW yaitu KPK. Nilai tersebut berdasarkan analisis informasi yang berasal dari kanal institusi penegak hukum dan media massa dalam periode 1 Januari - 31 Desember 2020. "Tentunya Polri dalam menangani segala kasus akan senantiasa profesional, transparan dan akuntabel," kata Rusdi.
Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam konferensi pers virtual, Ahad, 18 April 2021 menjelaskan, nilai E artinya persentase penanganan perkara yang dilakukan penegak hukum hanya 0-20 persen. Pada 2020, hanya ada 444 kasus yang ditangani penegak hukum dibanding dengan target penindakan kasus yaitu 2.225.
ICW menemukan dari 444 kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan pada 2020, ada 875 tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 18,6 triliun, nilai suap sebesar Rp 86,5 miliar dan pungutan liar senilai Rp 5,2 miliar.
Kinerja Polri disebut oleh ICW menangani 170 kasus korupsi dengan target penanganan 1.539 kasus pada 2020 dengan anggaran Rp 277 miliar. Aktor yang paling banyak disidik oleh kepolsian menurut ICW adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.
"Misalnya kami menduga kepolisian memiliki konflik kepentingan pada saat menangani kasus dugaan korupsi penghapusan red notice di Interpol dan tidak jelasnya penanganan kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana Covid-19," kata peneliti ICW Wana Alamsyah.
Peringatan Hari Buruh Internasional 2024, Kapolri Sebut Ada 71 Titik Kegiatan di Seluruh Indonesia
13 jam lalu
Peringatan Hari Buruh Internasional 2024, Kapolri Sebut Ada 71 Titik Kegiatan di Seluruh Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ada 71 titik dengan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia yang mengikuti aksi Hari Buruh Internasional 2024.
