Survei Kepuasan Terhadap Ma'ruf di Bawah Jokowi, Jubir: Wapres itu Ban Serep

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 12 April 2021 16:29 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wapres Ma'aruf Amin berdoa usai menaburkan bunga saat Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, 10 November 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menilai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebut kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ma'ruf Amin berada di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hal wajar.

"Kalau Wapres di bawah Presiden, biasa. Namanya ban serep di mana-mana kadang dipakai kadang gak dipakai. Namanya ban serep kan," kata Masduki dalam diskusi dengan media, Senin, 12 April 2021.

Masduki mengatakan yang terpenting saat ini adalah Wapres Ma'ruf Amin selalu bekerja maksimal membantu kinerja presiden dari awal menjabat hingga sekarang. Kehadiran Ma'ruf yang kerap menggantikan Jokowi dalam acara kunjungan luar kota, disebut Masduki, merupakan bukti bahwa ada pembagian tugas yang baik antara Presiden dengan Wakil Presiden.

"Artinya, yang kita ingin gambarkan, wakil presiden selalu maksimal membantu presiden. Dan tentu saja kapasitasnya sebagai ban serep, sekali lagi," kata Masduki.

Ia mengingatkan bahwa gaya kepemimpinan setiap wakil presiden berbeda-beda dan tak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Kerja-kerja koordinasi yang dilakukan Ma'ruf Amin sesuai dengan instruksi Jokowi, kata Masduki, memang tak banyak dikabarkan ke publik.

Advertising
Advertising

Masduki mengatakan Ma'ruf tak terpengaruh dengan isu ini. Ia tetap bekerja dengan fokus dan nyaman. Bahkan ia menyebut Ma'ruf semakin sehat dan langsing.

"Jangan terlalu serius dengan survei-survei yang memang diagendakan dengan agenda tertentu, untuk pencitraan tertentu oleh penyelenggaranya. Dan apabila wapres posisinya seperti itu saya kira wajar," kata dia.

Sebelumnya, IPO menurunkan hasil survei yang mencatat 51 persen responden tak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Angka ini jauh di bawah tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang mencapai 56 persen. IPO menganalisis hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya aktivitas Wapres yang mendapat perhatian media.

Baca juga: Survei Kinerja Jokowi dan Ma'ruf saat Pandemi, IPO: Ada Kejomplangan

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

23 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

47 menit lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

53 menit lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

4 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

5 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

9 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

19 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya