TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, 10 hari yang lalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan tersebut hanya agenda rutin.

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto pada Ahad, 11 April 2021.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas rencana kocok ulang kabinet, Hasto menuturkan reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. PDIP, ujar dia, menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto.

Isu reshuffle mencuat seiring rencana Presiden Jokowi menggabungkan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peleburan ini menyusul keputusan Presiden menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi lembaga sendiri. Selain itu, Presiden juga membentuk Kementerian Investasi.

Keputusan ini ditengarai bakal diikuti dengan perombakan kabinet. "Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang mengisi," kata Ketua Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Saiful Huda kepada wartawan soal kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle, Jumat, 9 April 2021.

Baca juga: Ada Konsekuensi Reshuffle di Balik Keputusan Jokowi Melebur Kemenristek