Kubu Moeldoko Bilang SBY Mesti Cium Tangan Jokowi

Jumat, 2 April 2021 09:36 WIB

Darmizal saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang, Darmizal, mengatakan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mestinya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Darmizal menilai SBY sebelumnya telah menyerang Jokowi dan jajaran pemerintah terkait polemik Partai Demokrat.

"Mestinya sekarang kelompok SBY jangan hanya membuat kegembiraan-kegembiraan semu. Dia harus berterima kasih dan minta maaf kepada Presiden Jokowi," kata Darmizal kepada Tempo, Kamis petang, 1 April 2021.

Darmizal menyebut SBY selama ini telah berburuk sangka kepada Jokowi dan Yasonna. Namun ternyata pemerintah memutuskan menolak pendaftaran kepengurusan Moeldoko hasil KLB Demokrat Deli Serdang.

Maka dari itu, kata Darmizal, SBY harus meminta maaf, bahkan jika perlu sembah sujud di hadapan Jokowi. Ketua Umum Relawan Jokowi ini pun meyakini Jokowi dam Yasonna akan menerima permintaan maaf SBY.

"Datang minta maaf, kalau perlu cium tangan juga tidak apa-apa sebagaimana orang juga biasa cium tangan ke mereka dulu," ucapnya.

Advertising
Advertising

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah atas ditolaknya hasil KLB Deli Serdang. AHY mengatakan Presiden telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB Deli Serdang yang ilegal dan inkonstitusional.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah pihaknya pernah menuduh pemerintah terlibat dalam polemik Demokrat. Menurut Herzaky, sejak awal Demokrat menyebut oknum kekuasaan, yakni Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden, dan bukan kekuasaan itu sendiri.

"Dan kami juga sampaikan ada pencatutan nama Bapak Presiden Jokowi dan pejabat lain di kabinet, karena bagi kami ini hanya oknum," kata Herzaky.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

13 menit lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

58 menit lalu

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

1 jam lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

2 jam lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

5 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

7 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

17 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

17 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

19 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

20 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya