TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya tetap memproses sanksi untuk kader-kader yang dinilai telah berkhianat. Meskipun pemerintah telah menolak pendaftaran kepengurusan kubu Moeldoko, Demokrat bakal tetap mencopot dari jabatan atau memecat kader pendukung Kongres Luar Biasa Deli Serdang.

"Tetap kami proses, karena bagaimana pun ini bagian dari pengkhianatan," kata Herzaky kepada Tempo, Rabu, 31 Maret 2021.

Herzaky mengatakan partainya tetap harus menegakkan disiplin organisasi. Namun dia menyebut Demokrat bakal mengikuti mekanisme sesuai aturan partai dalam menjatuhkan sanksi kepada kader.

"Jadi kami enggak suka-suka di sini, kami tegakkan aturan," ujarnya.

Pada 5 Maret lalu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan telah memberhentikan 34 ketua DPC yang terpapar gerakan KLB. Menurut Herzaky, jumlah itu merupakan akumulasi dari Januari hingga Maret. Beberapa di antaranya diketahui mendatangi KLB Deli Serdang.

Herzaky mengatakan mereka baru diberhentikan dari posisi ketua DPC, tetapi belum dipecat dari partai. Untuk pemecatan kader, kata dia, Demokrat akan menilai dulu berdasarkan tingkatan keterlibatan setiap orang dalam KLB Deli Serdang.

"Ada yang dipecat ada yang tidak, nanti kami lihat, tingkatan kasus kan berbeda-beda," ucap Herzaky.

Herzaky tak menampik ada kemungkinan menerima kembali para kader yang sempat terpapar pengaruh KLB Deli Serdang. Misalnya, kata dia, kader-kader yang terjebak dan tertipu lantaran mengira para pemilik suara akan hadir di Deli Serdang.

Namun ia memastikan partai tak akan menerima kembali para kader yang menjadi aktor KLB. Apalagi, dia menyebut, hingga kini masih ada segelintir orang yang bermanuver di lapangan untuk mengambil alih Demokrat. "Ini kan sebenarnya sudah pelanggaran luar biasa, perbuatan buruk yang luar biasa. Kalau otaknya enggak mungkin lah (diterima kembali)," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI