Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Bak Rampok Ingin Tertibkan Tuan Rumah

Selasa, 30 Maret 2021 15:15 WIB

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) dan jajaran kuasa hukum Partai Demokrat saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021. DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terhadap penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang menyatakan Moeldoko bakal segera menertibkan internal Demokrat. Dia mengatakan justru kubu Moeldoko yang tidak tertib dan telah melanggar aturan.

"Publik juga tahu, mana ada ceritanya rampok malah mau menertibkan yang punya rumah," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa, 30 Maret 2021.

Juru bicara KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, sebelumnya mengatakan kepengurusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah demisioner. Ia menyebut apa pun yang disampaikan AHY tak akan berpengaruh.

Rahmad lantas mengatakan Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah penertiban di internal partai. Dia pun mengimbau kader partai di daerah tetap bersatu dan utuh di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Kepengurusan DPP sekarang adalah Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI purnawirawan Moeldoko," kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa, 30 Maret 2021.

Advertising
Advertising

Herzaky mengatakan Moeldoko adalah ketua umum abal-abal hasil KLB ilegal. Ia mengungkit lagi bahwa syarat menggelar KLB sama sekali tak terpenuhi. Selain itu, kata Herzaky, banyak orang yang hadir di KLB Deli Serdang bukan merupakan pemilik suara.

"Jadi mana bisa ketum abal-abal, bersama pengurus abal-abal, hasil KLB ilegal dan melanggar hukum bisa membuat keputusan yang sah? Apalagi mau mendemisionerkan kami/ Mimpi benar ini mereka," kata Herzaky.

Herzaky menyebut ucapan Rahmad tak berdasarkan fakta, melainkan kebohongan. Ia mengatakan AHY merupakan ketua umum Demokrat yang sah saat ini merujuk SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2020. "Saran kami kepada gerombolan Moeldoko, lebih baik miskin harta tapi punya harga diri daripada kaya raya tapi berkhianat," ujar dia.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: AHY Sebut Moeldoko Mainkan Lagu Lama Ingin Tampil Jadi Penyelamat

Berita terkait

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

17 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

21 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

23 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

23 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

1 hari lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

2 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya