AHY Sebut Moeldoko Mainkan Lagu Lama Ingin Tampil Jadi Penyelamat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers terkait respons terhadap pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kantor DPP partai Demokrat, Jakarta, Senin, 29 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko mendiskreditkan partainya dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. AHY menyebut Moeldoko dan kubunya sedang membangun citra buruk Demokrat dengan berbagai cara agar mendapatkan pembenaran atas tindakan mereka.

"Kami berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat dengan berbagai cara ini bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat," kata AHY dalam konferensi pers, Senin, 29 Maret 2021.

AHY menyebut apa yang dilakukan Moeldoko dan kubunya itu adalah lagu lama yang mudah dibaca. Menurut dia, hal itu kian menunjukkan bahwa Moeldoko den gerombolannya tak punya alasan fundamental dan telah keluar dari akal sehat.

AHY pun mempertanyakan pertentangan ideologi seperti apa yang dimaksud oleh mantan Panglima TNI itu. Dia mendesak Moeldoko untuk menjelaskan maksud ucapannya.

"Agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar," ujar dia.

AHY mengatakan Demokrat mengusung ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Dia menyebut prinsip itu telah final, harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Jika yang dimaksud Moeldoko adalah radikalisme, kata AHY, justru partainya dengan asas nasionalis-relijius menolak tumbuh kembang ideologi radikal di Indonesia. Menurut dia, tak ada ruang bagi ideologi radikal baik kiri maupun kanan di tubuh Demokrat.

AHY pun mengatakan Demokrat konsisten dan lantang menolak ekploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan Pancasila dan agama tertentu. Ia berujar pembenturan itu hanya akan memecah belah bangsa.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lantas mencontohkan implementasi Pancasila dan kebhinekaan di partainya. Di antaranya lewat sosok Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang keduanya merupakan kader Demokrat.

Pada saatnya, ujar AHY, kader-kader utama Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik bahwa isu pertentangan ideologis yang disebut Moeldoko itu fitnah, hoaks, dan tuduhan yang keji. AHY mengatakan, Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya itu.

"Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat di mana pun berada," ujar dia.

AHY lantas menanyakan ideologi yang dianut Moeldoko. "Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab," kata AHY.

Moeldoko sebelumnya menyebut adanya tarikan ideologis di Partai Demokrat. Dia mengatakan arah demokrasi di tubuh Demokrat sudah bergeser.

Moeldoko juga menyebut ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yakni pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Hal itu disebutnya menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. "Jadi ini bukan sekadar menyalamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," kata Moeldoko lewat Instagram TV, Ahad, 28 Maret 2021 yang kemudian direspon AHY.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: AHY Sebut Isu Hambalang Tak Relevan Diangkat Lagi Secara Politik






Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

32 menit lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

2 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

2 jam lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

17 jam lalu

Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

18 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

19 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

20 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

21 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

23 jam lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

1 hari lalu

Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

CSIS merilis hasil survei terhadap keinginan generasi muda memiliki pemimpin jujur dan bebas korupsi pada pemilu 2024.