Jika Kepengurusan Disahkan Kemenkumham, Kubu Moeldoko Akan Rangkul Semua Pihak

Reporter

Friski Riana

Minggu, 28 Maret 2021 12:20 WIB

Para pengurus Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB melakukan jumpa media di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis, 25 Maret 2021. Lokasi itu ditunjuk dengan alasan untuk mengingatkan rakyat akan proyek mangkrak yang dibangun di zaman pemerintahan Presiden SBY. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, M. Rahmad, mengatakan jika kepengurusan KLB Demokrat disahkan Kemenkumham, partainya akan merangkul semua pihak dan 'mencuci pakaian kotor' terkait kasus Hambalang yang menjadi beban di masa datang. Pakaian kotor yang dimaksud adalah pihak-pihak yang bermasalah di Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Yang paling tahu penegak hukum siapa saja yang masih bermasalah di Partai Demokrat. Kita dorong diproses hukum karena kita tidak ingin menutup-nutupi di partai ini, biarkan rakyat tahu, terbuka," ucap Rahmad dalam diskusi Crosscheck, Ahad, 28 Maret 2021.

Ia juga mengungkap alasan memilih konferensi pers di Hambalang beberapa waktu lalu untuk mengingatkan pelaku kudeta sesungguhnya di tubuh Demokrat. "Kita ingin ingatkan rakyat yang melakukan kudeta itu Pak SBY, bukan Pak Moeldoko," kata Rahmad

Rahmad mengatakan, Hambalang merupakan momen dimulainya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengkudeta Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

"Kalau lihat rekaman digital, semua lengkap awalnya dari sana yang mengatakan Anas terlibat Hambalang. Setelah kasus dibuka dengan detail dan lebar ternyata jarak Hambalang lebih dekat ke Cikeas (rumah SBY) daripada Duren Sawit (rumah Anas)," katanya.

Advertising
Advertising

Menurut Rahmad, jika SBY sejak awal tahu kasus Hambalang akan melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng, mungkin kasus tersebut tidak akan dibuka habis-habisan.

Alasan lain mengadakan konferensi pers di Hambalang, Rahmad mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat KLB Moeldoko mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak.

Proyek senilai Rp 2,5 triliun itu, kata Rahmad, jangan sampai berakhir menjadi candi. "Bangunan kemarin sudah berlumut, ada yang bocor, rumput tinggi-tinggi. Jadi jangan sampai uang Rp 2,5 triliun milik rakyat menjadi candi Hambalang. Kita dukung penuh Pak Jokowi melanjutkan kembali," kata dia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya mengatakan konferensi pers kubu Moeldoko di Hambalang itu bentuk rasa frustasi dan putus asa Demokrat kubu Moeldoko. Herzaky menyebut hal itu sebagai bentuk pengalihan isu. "Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua minggu terakhir," kata Herzaky.

FRISKI RIANA

Baca: Demokrat Persilakan Jika Kasus Hambalang Diusut Lagi: Jangan Tebang Pilih

Berita terkait

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

23 menit lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

3 jam lalu

Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

Hari Buruh diperingati setiap tahun pada 1 Mei. Kapan pertama kali diperingati di Indonesia, kapan pula ditetapkan sebagai hari libur nasional?

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

5 jam lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

5 jam lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

6 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

1 hari lalu

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

Polri menyiapkan ribuan anggotanya di sejumlah daerah mengawal aksi buruh memperingati May Day, Rabu besok,

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

1 hari lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

1 hari lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya