TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Sabtu, 27 Maret 2021. Dalam upacara penganugerahan gelar tersebut, Doni memaparkan sejumlah perannya dalam merawat lingkungan.

Menurut Doni, manusia wajib menjaga hubungan dengan alam seperti halnya wajib menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jika manusia punya hak asasi manusia (HAM), ujar Doni, alam juga punya hak yang sama.

"Satu ketika, saya pernah dikunjungi oleh beberapa ahli hukum untuk silaturahmi. Pada kesempatan itu sambil bergurau saya mengatakan, 'TNI kerap diidentikkan dengan pelanggaran HAM pada masa lalu, lantas saya bertanya jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Pohon, Hak Asasi Sungai, siapa yang bertanggung jawab?” tutur Doni dalam orasinya di Kampus IPB, Sabtu 27 Maret 2021.

Merawat bangsa kata Doni, tidak hanya merawat manusia, tapi juga alamnya. "Dalam pemikiran saya, merawat bangsa tidak hanya mengedepankan prinsip democracy (kedaulatan rakyat), tetapi juga harus mengedepankan prinsip Ecocracy (kedaulatan lingkungan)," tutur dia.

Doni mengaku memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan jauh sebelum menjadi Kepala BNPB. Pengalaman bertahun-tahun berlatih di hutan dan penugasan operasi militer di beberapa daerah membuatnya mengenali alam. Sehingga, ia berkomitmen untuk merawat dan melestarikan alam.

Saat bertugas di Paspampres, misalnya, ia membuat kebun bibit trembesi di Cikeas akhir November 2008. Dan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2009, bibit trembesi dibagikan di Istana Merdeka.

Selanjutnya, tahun 2010 ia mengembangkan kebun bibit di Rancamaya. Sebanyak 100.000 bibit trembesi ditanam di wilayah Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dan DKI Jakarta termasuk di sepanjang Kota Kudus, Jawa Tengah.

Hingga dilantik sebagai Pangdam III/Siliwangi, pada November 2017, masalah pertama yang diselesaikan Doni adalah Sungai Citarum. Ketika itu ia menerima banyak laporan tentang Citarum sebagai sungai terkotor di dunia.

Di kepemimpinannya, masalah tersebut dibereskan. Ia mengusulkan nama Citarum Harum dan strategi penanganannya kepada Gubernur Jawa Barat masa itu, Ahmad Heriawan. Ia juga melaporkan kepada Presiden Jokowi ihwal perlunya payung hukum agar TNI bisa tetap ikut membantu memulihkan Citarum.

Baca: Orasi Gelar Doktor HC di IPB, Doni Monardo Sebut Pentingnya Pohon Cegah Bencana

Akhirnya konsep regulasi yang dimotori oleh Dini Dewi yang didukung penuh oleh tim hukum Sekretariat Negara terbit melalui Perpres No 15 Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, kurang dari sebulan setelah Presiden Jokowi mendeklarasikan program Citarum Harum pada tanggal 22 Februari 2018 di Situ Cisanti, salah satu mata air purba di Jabar.

Hal tersebut, kata Doni Monardo, adalah beberapa hal yang dilakukan sebagai bukti mengedepankan prinsip ecocracy. Kepala BNPB ini berjanji akan terus menerapkan prinsip tersebut dimana pun berada.

DEWI NURITA