Demokrat Kubu Moeldoko Jelaskan Alasan Gelar Jumpa Pers di Hambalang

Kamis, 25 Maret 2021 17:31 WIB

Para pengurus Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB melakukan jumpa media di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis, 25 Maret 2021. Lokasi itu ditunjuk dengan alasan untuk mengingatkan rakyat akan proyek mangkrak yang dibangun di zaman pemerintahan Presiden SBY. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Bogor - Pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar jumpa media di Hambalang Sport Center, Citereup, Kabupaten Bogor. Juru bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menjelaskan alasan mengadakan konferensi pers di Hambalang.

Ia mengatakan ingin mengingatkan rakyat akan sebuah bangunan mangkrak yang dibangun pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. "Kita saksikan proyek pembangunan Hambalang yang sekarang hampir menjadi candi Hambalang," kata Rahmad di Hambalang, Kamis 25 Maret 2021.

Menurut Rahmad, selain mengingatkan publik akan pembangunan yang menghabiskan banyak anggaran, kader Demokrat kubu KLB ingin memberitahukan bahwa di bukit Hambalang, SBY gagal melakukan kudeta kepada Ketua Umum Demokrat yang sah, yakni Anas Urbaningrum.

Rahmad menilai SBY gagal melakukan kudeta terhadap Anas melalui jalur kudeta politik. "Di sini awal sejarah Pak SBY melakukan kudeta kepada pak Anas melalui kudeta hukum yang terkesan sangat dipaksakan," ucap Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan jumpa media yang digelar ini untuk meluruskan informasi soal ditunjuknya Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB. Ia menegaskan penunjukkan Moeldoko tidak ada intervensi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Advertising
Advertising

Rahmad menegaskan tudingan soal adanya intervensi Presiden Jokowi tidak mendasar. SBY bersama anaknya AHY, disebut Rahmad telah membangun narasi melalui corong-corong publikasi yang bisa menyesatkan informasi publik.

"Mereka menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi terlibat, Pak Moeldoko dituduh membeli Demokrat dan tuduhan lainnya. Pernyataannya itu sungguh membuat gaduh di tengah masyarakat," kata Rahmad.

Atas keramaian itu, Rahmad mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko meminta maaf kepada publik, khususnya kepada pemerintah. Sebab, kegaduhan tersebut mengganggu upaya pemerintah dalam melawan dan menanggulangi pandemi Covid-19. "Kami meminta maaf atas kegaduhan dan keresahan ini, sehingga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi," tuturnya.

Baca juga: Demokrat Kubu KLB Gelar Konpers di Hambalang, Nazaruddin Titip Salam

M.A MURTADHO

Berita terkait

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya