Ketua DPD RI : Kerja Sama Internasional JPH Kebutuhan Mendesak

Senin, 22 Maret 2021 09:53 WIB

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) untuk bersaing di pasar internasional

INFO NASIONAL - Kerja sama internasional Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi salah satu isu penting. Terlebih di era perdagangan bebas seperti sekarang ini, kebutuhan produk halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kerangka itu, JPH menjadi kebutuhan mendesak dan untuk merealisasikannya dimungkinkan menjalin kerja sama internasional antarnegara.

Untuk itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan kerja sama JPH untuk bersaing di pasar internasional. Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, JPH merupakan kebutuhan yang amat penting, tak hanya berorietasi ekspor, tetapi juga dalam rangka memenuhi kebutuhan produk dalam negeri.
"Langkah-langkah kerja sama JPH sangat penting karena produk halal Indonesia harus mampu menembus pasar internasional," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Minggu, 21 Maret 2021.
Dia menambahkan, tak hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri pun jaminan kehalalan sebuah produk amat diperlukan. Tentu saja hal ini merupakan pasar yang besar jika dapat dimaksimalkan.
Dalam konteks pasar ekspor, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai perlu adanya kerja sama dalam bentuk perjanjian, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menyatakan. Kerja sama internasional dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian dan/atau pengakuan sertifikat halal.
Alumnui Universitas Brawijaya Malang tersebut juga mengatakan, perjanjian kerja sama seperti ini sangat positif agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga dalam menjamin kehalalan suatu produk. Selain itu, kerja sama JPH berperan penting untuk kepentingan dagang dan melakukan kerja sama antarnegara."Langkah-langkah ini harus dilakukan Indonesia agar produk halal kita menembus pasar internasional," katanya. (*)

Berita terkait

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

47 hari lalu

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

15 Februari 2024

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?

Baca Selengkapnya

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.

Baca Selengkapnya

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

24 Maret 2023

Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

14 Maret 2023

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

Petugas Penyuluh Lapangan dapat mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

11 Maret 2023

Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

Penanganan yang cepat demi menjaga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target APBN.

Baca Selengkapnya