Sidang Suap: Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat KKP

Reporter

Antara

Rabu, 3 Maret 2021 16:31 WIB

Effendi Gazali. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua majelis hakim mempertanyakan kualifikasi pakar komunikasi politik Effendi Gazali yang mengisi posisi sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketua Majelis Hakim Albertus Usada di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021 menanyakan ihwal Penasihat di Kementerian Kelautan dan Perikanan siapa.

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan ada sejumlah penasihat yang ia ketahui. Mereka adalah Bayu Priyambodo, Rokhmin Dahuri mantan menteri sekaligus koordinator penasihat, dan Effendi Gazali.

Zulficar hadir sebagai saksi dalam kasus suap ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Zulficar menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito.

Lantas Hakim Albertus mempertanyakan kalau Effendi Gazali merupakan orang sosial politik komunikasi. "Betul tapi beliau yang aktif dan punya pengalaman budi daya. Yang jelas dia aktif di situ," jawab Zulficar.

Pemeriksaan Zulficar saat itu soal proses pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang mengajukan izin ekspor benih lobster. "Dia ahli komunikasi setahu saya tidak ada pembahasan perikanan di situ kan?" tanya hakim Albertus lagi.

Zulficar pun menjawab agar hakim meminta klarifikasi dari Effendi. "Tidak usah diklarifikasi. Saya profiling kok, jadi siapa yang bisa benar-benar disebut ahli?" tanya hakim Albertus.

"Yang betul-betul ahli ada Pak Bayu Priyambodo," jawab Zulficar.

Hakim pun lantas menanyakan maksud dari adanya penasihat. "Mohon izin ada yang disebut penasihat, staf ahli, staf khusus, ada komite, ada banyak sekali di situ. Staf ahli melekat ke Pak Menteri (Edhy Prabowo). Staf khusus ada Andreau, Safri, Bu Putri itu staf khusus semua," jawab Zulficar.

Menurut Zulficar, Edhy Prabowo saat menjabat memang mengangkat banyak penasihat dan staf di sekeliling dirinya, salah satunya Effendi Gazali. "Pak Menteri (Edhy) punya penasihat jumlahnya 13-14 orang dan komite pemangku kepentingan untuk sosialisasi masyarakat. Jadi penasihat dan komite tahu prosesnya," tutur Zulfikar.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Minta Effendi Gazali Debat Dengan Nelayan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

2 hari lalu

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

Media Center dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mulai dari ruang meeting, studio, hingga akses internet.

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

3 hari lalu

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menjalani sidang dakwaan di PN Ternate. Puluhan rekening penampung dipegang ajudan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

3 hari lalu

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

5 hari lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

17 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

19 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

19 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya