TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh di tubuh Partai Demokrat meruncing dengan adanya kabar pelaksanaan kongres luar biasa atau KLB yang kuat dikabarkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. KLB ini bakal serupa dengan kongres yang terjadi pada 2013 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum.

Berikut ini sejumlah fakta terkait KLB Partai Demokrat.

1. Berawal dari kabar kudeta dan dugaan keterlibatan Moeldoko

Isu perebutan kepemimpinan Partai Demokrat disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada awal Februari lalu. AHY mengatakan ada gerakan politik tertentu yang akan mendongkel kepengurusan partai secara inkonstitusional.

Menurut AHY, gerakan ini melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isu yang berembus, gerakan itu akan mengusung Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai pengganti AHY dan sarat kepentingan kontestasi pemilihan presiden 2024. Moeldoko bahkan telah bertemu dengan sejumlah kader dan mantan kader partai.

Moeldoko membantah tudingan bahwa dirinya menjadi bagian dari upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengatakan selama ini, yang dilakukan pihaknya hanya menerima kunjungan sejumlah orang saja.

2. Jokowi diminta angkat bicara

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan berharap Presiden Joko Widodo angkat bicara terhadap dugaan adanya keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya. Syarif juga meminta Presiden melakukan penertiban agar anak buahnya tak ikut campur dalam internal Partai Demokrat. Terlebih kini partai berlambang bintang mercy itu dibayangi isu KLB.

Baca: Pengamat: KLB Partai Demokrat Sulit Terjadi Jika Tidak Diintervensi Kekuasaan

"Justru itulah Ketua Umum kami mengirim surat itu mohon klarifikasi resmi, bukan secara implisit tapi betul-betul eksplisit. Tentu itu seharusnya dilakukan penertiban di lingkungan Pak Jokowi," kata Syarief, 27 Februari.

3. Tujuh kader dipecat

Pekan lalu, Partai Demokrat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada tujuh kader partai yang disebut menjadi pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Mereka yang diberhentikan adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Dewan Kehormatan partai telah menggelar beberapa kali rapat dan sidang dalam sebulan ini hingga sampai pada keputusan tersebut. Keputusan pemberhentian juga merupakan desakan para kader yang disampaikan melalui Ketua DPD dan DPC.

4. KLB akan digelar di Bali awal Maret

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal, menyatakan kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat rencananya akan digelar di Bali pada awal Maret. Namun ia menyebut ada lokasi lain yang juga dipersiapkan menjadi lokasi kongres. "Salah satu tempat yang sedang dipersiapkan adalah Bali," kata Darmizal ketika dihubungi, Senin, 1 Maret 2021.

Darmizal mengatakan, saat ini panitia sedang bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan kongres luar biasa tersebut. Menurut Darmizal, KLB akan menjadi pembelajaran terbaik bagi seluruh kader dalam berorganisasi, bersidang, dan melaksanakan kongres dengan baik dan benar.

5. Pengurus Demokrat Bali menolak KLB ilegal

Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta mengaku telah mendapat informasi ihwal rencana KLB digelar di Bali. Namun, pengurus Demokrat di Bali menolak dan menyatakan agenda KLB itu ilegal.Made juga meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta pihak berwenang lainnya untuk tak memberikan izin KLB. Menurut mereka, KLB itu dipastikan tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat hasil kongres V tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020.

"Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat," kata Made dalam keterangannya.

6. Diklaim kantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara

Darmizal mengatakan kubunya sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Ia meyakini 96 persen dari pemilik hak ini akan bergabung menjadi peserta di KLB. Menurut Darmizal, saat ini terbangun kesepahaman dan chemistry yang sangat kuat antara pendiri, para senior, dan kader aktif Demokrat di DPC dan DPD.

"Semua bersepakat untuk keluar dan menghentikan Partai Demokrat dari cengkeraman dinasti dan oligarki Cikeas yang merugikan dan penuh kemunafikan,” katanya.

7. Kesempatan terbuka bagi calon pemimpin

Salah satu pendiri, Hengky Luntungan, mengatakan pihaknya terbuka terhadap figur dari internal maupun eksternal partai untuk menjadi ketua umum. Hengky mengatakan mereka bisa saja menawari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk memegang tampuk kepemimpinan Demokrat. Namun salah satu pendiri yang lain, Ilal Ferhard, terang-terangan menilai sosok paling pas pengganti AHY adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Artinya figur dan sosok yang cocok dan tepat untuk memimpin Partai Demokrat ke depan sebagai ketua umum, figur untuk menggantikan AHY adalah beliau Pak Moeldoko," kata Ilal dalam konferensi pers, 27 Februari 2021.

8. SBY Dituding pernah lakukan kudeta serupa

Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menuding SBY juga pernah melakukan kudeta partai. Menurut Jhoni, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dulu mengambil alih kursi ketua umum dari Anas Urbaningrum yang terpilih dalam kongres di Bandung pada 2010.

Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum. Anas ketika itu terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang lebih dulu menjerat Bendahara Umum Demokrat kala itu, Muhammad Nazaruddin.

"Namun belum status tersangka, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai dan Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium," kata Jhoni Allen lewat video yang dikutip Senin, 1 Maret 2021.

Jhoni mengatakan SBY kemudian menjadi ketua presidium, sedangkan wakil ketuanya Anas yang tak lagi memiliki fungsi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. "Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," kata Jhoni.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI