TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun kini balik menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melakukan kudeta partai. Menurut Jhoni, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dulu mengambil alih kursi ketua umum dari Anas Urbaningrum yang terpilih dalam kongres di Bandung pada 2010.

Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum. Anas ketika itu terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang lebih dulu menjerat Bendahara Umum Demokrat saat itu, Muhammad Nazaruddin.

"Namun belum status tersangka, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai dan Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium," kata Jhoni Allen lewat video yang dibagikan koleganya, Darmizal, dikutip Senin, 1 Maret 2021.

Jhoni mengatakan SBY kemudian menjadi ketua presidium, sedangkan wakil ketuanya Anas yang tak lagi memiliki fungsi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. "Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," kata Jhoni.

Jhoni Allen mengatakan, setelah Anas menjadi tersangka, Demokrat menggelar kongres luar biasa di Bali pada 2013. Ketika itu, kata dia, SBY mengatakan hanya akan melanjutkan sisa kepemimpinan Anas hingga tahun 2015.

Jhoni Allen pun mengaku diperintahkan SBY agar tak membujuk Marzuki Alie, kader yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, untuk tak maju sebagai calon ketua umum. Padahal, kata Jhoni, dalam kongres sebelumnya Marzuki meraih suara terbanyak kedua setelah Anas.

Jhoni pun menuding SBY merekayasa jalannya kongres tahun 2015 di Surabaya agar dia menjadi calon tunggal ketua umum Demokrat. "Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," ucapnya.

Menurut Jhoni Allen, yang paling meresahkan para ketua DPC dan DPD seluruh Indonesia adalah dibuatnya peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPC dan DPD. Caranya dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk sebagian disetor kepada DPP, serta penentuan calon kepala daerah tanpa ada pertanggungjawaban.

Baca juga: Demokrat Pecat 7 Kadernya

Selanjutnya, Jhoni juga menuding SBY kembali merekayasa kongres V di Jakarta pada 2020. Ia menyebut tak pernah ada pembahasan dan penetapan tata tertib acara, di mana salah satunya memuat syarat pemilihan ketua umum. SBY, kata Jhoni, juga tak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai ketua umum periode 2015-2020.

Jhoni juga mengklaim ada pengusiran terhadap peserta kongres yang tak memiliki hak suara. Menurut dia, semua peserta kongres mestinya memiliki hak bicara. Ia pun menganggap SBY telah mendesain ketua-ketua DPD Demokrat seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi ketua umum.

"Makanya AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga Bapaknya, SBY yang saya hormati, menjadi turun gunung. Inilah yang saya sebut krisis kepemimpinan," ujar Jhoni Allen.

Jhoni Allen pun menyerukan kongres luar biasa Partai Demokrat. Ia menilai kongres luar biasa menjadi solusi untuk mengembalikan Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka, dan modern.

Sejumlah pendiri dan kader senior Demokrat sebelumnya memang telah menyatakan bakal menggelar kongres luar biasa dalam waktu dekat. Salah satu pendiri, Ilal Ferhard, menyebut KLB akan digelar pada awal Maret 2021.