TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat Yus Sudarso tak mempermasalahkan pemecatan partai terhadap dirinya. Yus malah mengaku bangga atas pemecatan itu dan menyebut Demokrat bak partai kerajaan.

"Saya bangga-bangga saja, hari zaman now begini, dipecat oleh partai seperti waktu zaman kerajaan," ujar Yus ketika dihubungi, Jumat malam, 26 Februari 2021.

Yus lantas menyinggung bahwa Demokrat adalah partai yang terbentuk dari bawah. Ia menyebut tak ada keringat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini, dalam berdirinya partai.

"Betapa beratnya satu partai bisa lolos verifikasi itu adalah perjuangan keringat dan darah kader Demokrat seluruh Indonesia pada saat itu, tidak ada keringat Pak SBY pada saat itu," ucapnya.

Menurut Yus, SBY justru baru bergabung setelah Demokrat lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum. "Karena saya orang Jawa Timur saya tahu Ketua DPC pertama Lamongan untuk meloloskan verifikasi KPU itu menjual kerbaunya," kata Yus.

Yus juga mengaku tak ada pemanggilan atau klarifikasi terhadap dirinya sebelum keluar putusan pemberhentian tetap itu. Meski begitu, ia mengatakan belum terpikir untuk menempuh jalur hukum menggugat putusan tersebut.

Yus beralasan, ia dan sejumlah kader yang kini dipecat akan kembali menjadi anggota jika nantinya kongres luar biasa partai berhasil terselenggara. Dia juga mengklaim masih ada dorongan dari para kader untuk menggelar KLB.

"Kalau untuk menggugat belum ada pikiran. Toh setelah KLB dan semua teman-teman yang sama-sama dipecat akan diangkat lagi," ujar dia.

Yus Sudarso merupakan satu dari tujuh kader yang diberhentikan tetap secara tidak hormat oleh Partai Demokrat. Enam orang lainnya adalah Darmizal, Jhoni Allen Marbun, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.

Kecuali Marzuki Alie, mereka dipecat lantaran dianggap terbukti terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Adapun Marzuki diberhentikan karena pernyataannya di media massa yang dianggap melakukan pelanggaran etika dengan bermaksud menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrar Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dengan keputusan pemberhentian tetap tersebut, hak dan kewajiban tujuh orang tersebut sebagai anggota Partai Demokrat tak lagi berlaku. Mereka juga dilarang menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang, dan identitas Demokrat.

"Seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat," kata Herzaky.