Masih Pandemi Covid-19, Komisi I DPR Akan Kunjungan Kerja ke Qatar

Minggu, 21 Februari 2021 06:32 WIB

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengar laporan Komisi III tentang hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) dan dilanjutkan pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan melaksanakan kunjungan kerja ke Qatar pada 28 Februari hingga 6 Maret 2021. Dalam salinan surat kepada Duta Besar LBPP RI untuk Qatar tertanggal 10 Februari 2021 yang diteken Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebutkan ada beberapa agenda dari kunjungan kerja Komisi I itu.

Pada bagian awal tertulis bahwa surat ini menyusul surat sebelumnya bernomor 01783/DPR RI/II/2021 tentang Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Qatar. Kunjungan kerja itu disebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kunjungan juga diklaim dalam rangka mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan perwakilan RI, pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, serta pertemuan dengan Ketua Parlemen Qatar.

Maka dari itu, DPR meminta agar Duta Besar RI untuk Qatar membantu menginformasikan dan mengkoordinasikan agenda tersebut dengan Parlemen Qatar. "Sehingga kunjungan kerja dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan," demikian tertulis dalam surat bernomor PW/01959/DPR RI/II/2021 ini.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tak membantah surat ini. Azis pun mengklaim DPR diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang diizinkan oleh negara tujuan. "Dalam keputusan Bamus (Badan Musyawarah), sepanjang dari negara tujuan bisa terima dan sesuai prokes (protokol kesehatan)," kata Azis ketika dikonfirmasi.

Advertising
Advertising

Pada 2 November 2020, Azis Syamsuddin juga melaksanakan kunjungan kerja ke Ukraina. Agenda kunjungan kerja itu ialah pertemuan dengan Parlemen Ukraina yang salah satunya membahas pilkada serentak di Ukraina yang digelar di masa pandemi.

Baca juga: Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja

Ketika itu, Azis didampingi sejumlah anggota DPR dari Partai Golkar. Mereka ialah Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Komisi III DPR Supriansa, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Lalu Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin dan Misbakhun, anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi, dan anggota Komisi II DPR Bambang Putrajaya.

Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Qatar di tengah pandemi Covid-19 ini dikritik oleh peneliti untuk Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Ia menilai kunjungan kerja tersebut sulit dijelaskan urgensi dan ketepatan waktunya. "Tak ada satu pun yang terlihat begitu penting untuk dijadikan alasan mengadakan kunker tersebut," kata Lucius.

Lucius mengatakan DPR seharusnya ikut berfokus pada penanganan pandemi di dalam negeri. Ia mengatakan terlalu banyak urusan dalam negeri yang memerlukan penanganan cepat dan pengawasan ketat.

Lucius pun menduga pemilihan negara tujuan kunjungan kerja lebih terlihat sebagai cara baru DPR bisa menikmati kawasan indah untuk berlibur. "Bagaimana bisa di tengah semua urusan mendesak itu ada wakil rakyat yang justru sibuk dengan urusan-urusan biasa yang tak mendesak?" ujar Lucius.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Mengintip Sejarah dan Karya Seni Islam di 5 Museum di Qatar

1 hari lalu

Mengintip Sejarah dan Karya Seni Islam di 5 Museum di Qatar

Dalam perjalanan sejarahnya, Qatar berkembang menjadi pusat seni dan budaya yang beragam.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kepala Intelijen Mesir Pimpin Delegasi ke Israel, Khawatir Serangan Darat ke Rafah

1 hari lalu

Kepala Intelijen Mesir Pimpin Delegasi ke Israel, Khawatir Serangan Darat ke Rafah

Rencana serangan Israel ke Kota Rafah di Gaza yang berbatasan dengan Mesir dapat menimbulkan bencana bagi stabilitas regional

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya