TEMPO.CO, Jakarta - Tanah Papua masih belum juga dapat lepas dari serangkaian konflik bersenjata. Dari sejak era Orde Baru hingga Reformasi telah berjalan, rangkaian kejadian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis pendukung kemerdekaan Papua masih terus terjadi. Tak sedikit warga sipil yang justru jadi korban.

Yang paling terakhir, Senin, 15 Februari 2021 lalu seorang prajurit TNI bernama Ginanjar Arianda tewas tertembak di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Beragam upaya pendekatan oleh pemerintah dari lintas Presiden, hingga terakhir oleh Presiden Joko Widodo, masih belum mampu menekan konflik di Bumi Papua. Motif kekerasan semakin beragam. Tak hanya bermula dari isu kemerdekaan saja, tapi juga rasisme yang masih kerap menjangkit.

Berikut catatan Tempo terkait beberapa konflik besar yang terjadi di Papua sejak Era Reformasi.

1. Tragedi Wamena Oktober 2000
Pada 3 Oktober 2000, sejumlah pemimpin di Jayapura mengklaim telah berhasil mencabut aturan pelarangan Bendera Bintang Kejora, simbol dari kemerdekaan Papua, oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pengibaran pun dilakukan. Hingga tiga hari kemudian, aparat keamanan melancarkan operasi ke tujuh posko yang mengibarkan bendera di sekitar Wamena.

Dari laporan Majalah Tempo 15 Oktober 2000, disebutkan setidaknya 30 orang tewas, 40 orang terluka, dan ratusan orang mengungsi pasca kejadian ini.

Baca: Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

2. Kasus Wasior Juni 2001
Pada 13 Juni 2001 di Desa Wonoboyo, Wasior, empat orang penduduk sipil yaitu atas nama Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Samberi dinyatakan tewas. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mereka diduga tewas oleh aparat keamanan yang melakukan pembunuhan di luar hukum. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini, 5 orang dihilangkan secara paksa, dan 1 orang mengalami pelecehan seksual.

Kasus ini digolongkan Komnas HAM sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat pasca reformasi. Namun hingga kini, kasusnya masih juga belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

3. Peristiwa Wamena April 2003
Peristiwa Wamena terjadi pada April 2003. Saat itu, beberapa orang berhasil membobol gudang senjata di markas Kodim/1702 Wamena dan membawa lari 29 pucuk senjata api beserta 3.500 butir peluru. Kejadian ini menewaskan dua TNI dan seorang dari pihak pembobol.

Untuk memperkuat pasukan guna pengejaran, Dandim/1702/JWY meminta tambahan pasukan dari Kopassus dan Kostrad sebanyak 158 orang. Dalam pengejaran itu terjadi tindak penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil.

Selain itu, mereka juga melakukan pembakaran rumah penduduk, gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan penduduk mengungsi. Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan menyimpulkan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menarget pada warga sipil.

4. Tragedi Universitas Cendrawasih Maret 2006
Pelanggaran HAM berat kembali terjadi. Kali ini di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Maret 2006. Saat itu, demonstrasi berkepanjangan terkait dengan penolakan PT Freeport Indonesia di tanah Papua, tengah gencar-gencarnya dilakukan mahasiswa Universitas Cenderawasih, di Abepura.

Dikabarkan belasan korban tewas, baik dari pihak mahasiswa maupun dari aparat keamanan.

5. Tragedi Paniai Desember 2014
Baru beberapa bulan menjabat, Presiden Joko Widodo langsung berhadapan dengan kasus yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 7-8 Desember 2014, terjadi insiden penembakan warga Paniai di lapangan sepak bola Karel Gobai, Enarotali, Paniai, Papua.

Empat warga dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka akibat kejadian ini.

6. Demonstrasi Besar-Besaran Tolak Rasisme 2019
Sejumlah aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, memicu kemarahan masyarakat Papua. Aksi demonstrasi pun berjalan besar-besaran di Tanah Papua, maupun di Jakarta.

Aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Manokwari, Fakfak, hingga Mimika. Sepekan kemudian, kerusuhan terus meluas hingga Deiyai dan Jayapura, Papua. Sejumlah korban jiwa baik dari aparat keamanan maupun sipil, berjatuhan. Bahkan pemerintah sempat membatasi jaringan internet di Papua, dengan dalih membatasi arus informasi bohong di sana.

7. Pembunuhan Pendeta Zanambani
Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua terjadi pada saat konflik senjata antara OPM dengan aparat keamanan di Intan Jaya tengah memanas. Sebelum kematian Yeremia, dua anggota TNI tewas tertembak oleh OPM. Baik TNI maupun OPM awalnya saling tuding sebagai dalang di balik kematian Yeremia. Namun belakangan, investigasi Komnas HAM dan Tim Pencari Fakta Gabungan (TGPF) yang dibentuk pemerintah, menemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam kejadian tersebut.

Bahkan, dari temuan lebih jauh, ditemukan bahwa terjadi konflik bersenjata yang menewaskan dua warga sipil lain, termasuk penghancuran tempat tinggal oleh aparat keamanan saat konflik di Intan Jaya terjadi. Hingga saat ini, situasi di Intan Jaya masih belum mereda. Banyak warga yang memilih mengungsi dan meninggalkan rumahnya.

MAJALAH TEMPO | BERBAGAI SUMBER