TEMPO.CO, Jakarta - Lokataru Foundation menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak bisa serta merta memulihkan demokrasi.

Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, melihat ada tiga hal yang bisa disikapi dari pernyataan Jokowi.

"Pertama, pernyataan Presiden di tengah tekanan ini dapat dilihat sebagai upaya memperbaiki wajah demokrasi yang lesu selepas indeks demokrasi Indonesia dinyatakan menurun," ucap Mirza dalam konferensi pers daring pada Rabu, 16 Februari 2021.

Menurut Mirza, hal ini bisa menjadi momentum bagi Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hendak berpegang pada prinsip restorative justice, untuk sesegera mungkin memulihkan korban-korban kriminalisasi pasal karet dari beleid yang ditandatangani 2011 silam. Hal ini untuk menunjukkan penyesalan atas praktik pemidanaan via Undang-undang ITE selama ini.

Baca juga: Jokowi Minta Polisi Tak Serampangan Gunakan UU ITE

Mirza mengatakan hal kedua dan yang tak kalah penting menyangkut kualitas masyarakat sipil itu sendiri. Apesnya, akibat frekuensi serangan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat yang amat masif di dalam keseharian, masyarakat kerap luput melihat bahwa mereka sesungguhnya juga punya kontribusi yang tak sedikit terhadap kemunduran demokrasi.

Sejak 2018, dua kelompok terbesar pelapor Undang-undang ITE adalah pejabat publik dan masyarakat sipil. 35,9 persen pelapor adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Sedangkan pelapor dari masyarakat sendiri tercatat mencapai 32,2 persen. Di 2019, data yang dihimpun SAFENet menunjukkan setidaknya ada 3100 kasus Undang-undang ITE yang dilaporkan.

Mirza menyatakan, perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktekkan kebebasan berekspresi. Tak ubahnya tabiat pemerintah, semangat memenjarakan lawan bicara nyatanya ikut lestari di masyarakat.

Lokataru Foundation menilai revisi UU ITE tak akan banyak mengurangi kemampuan negara dalam mengkriminalisasi warga. "Ini bukan hanya soal dokumen hukum semata, tetapi kemampuan pemerintah, termasuk warganya, yang masih dipertanyakan saat berjumpa dengan kritik di ruang publik," kata Mirza.