Jokowi Tak Balas Surat AHY, Demokrat: Kami Hormati Keputusan Itu, Tapi...

Sabtu, 6 Februari 2021 08:47 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuky Riefky Harsya mengatakan partainya menghormati sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya AHY menyurati Presiden terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai.

"Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," kata Riefky dalam keterangan video, Jumat malam, 5 Februari 2021.

Dalam surat tertanggal 1 Februari kepada Jokowi itu, kata Riefky, AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Partai

Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Tapi Tegur Moeldoko

Riefky menegaskan partainya tak pernah menuduh para pejabat pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Namun, Riefky berujar, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain berdasarkan kesaksian pengurus daerah Demokrat yang bertemu mereka.

Advertising
Advertising

Menurut Riefky, dalam layang itu AHY juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi, menteri, dan pejabat setingkat menteri yang diduga disebut-sebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain tak mengetahui masalah ini. "Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," kata dia.

Demokrat pun menyatakan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang telah memberikan klarifikasi. Riefky menyebut klarifikasi keduanya menegaskan keyakinan Demokrat bahwa mereka tak terlibat dalam upaya kudeta itu.

Meski menilai ada teka-teki dari absennya penjelasan Jokowi, Riefky menegaskan Demokrat menghormati keputusan Presiden. "Kami berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, apalagi terlibat," kata dia.

Berita terkait

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

40 menit lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

17 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya