TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat tersebut, ujar Pratikno, diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno, Kamis, 4 Februari 2021.

Sebelumnya, AHY mengaku mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait dugaan adanya upaya pengambil alihan kepemimpinan partainya.

AHY menyebut ada dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi dalam upaya kudeta tersebut. Belakangan, sejumlah politikus Demokrat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sejumlah politikus Demokrat juga menyebut Moeldoko mengklaim diri mendapat restu Presiden Jokowi dalam menggalang dukungan. Untuk itu, AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi.

AHY juga tidak senang dengan adanya paksaan terhadap para kadernya untuk ikut melakukan pembajakan kepemimpinan. Menurut dia, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. "Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," ujar AHY, Senin lalu.

Dalam komunikasi mereka, lanjut AHY, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Adapun Moeldoko sudah menampik segala tuduhan tersebut. Menurut Moeldoko, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: 5 Alasan Penyebab Munculnya Gerakan KLB Menggulingkan AHY

DEWI NURITA