TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Rabu, 3 Februari 2021. Dalam rapat itu, Jokowi disebut meminta agar PPKM lebih dapat diefektifkan dengan cara pendekatan berbasis mikro.

"Arahan bapak presiden adalah pendekatannya berbasis mikro. Atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW, dan melibatkan dari Satgas pusat sampai Satgas terkecil," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers usai ratas.

Airlangga mengatakan dalam PPKM berbasis mikro nantinya kegiatan yang akan dilakukan bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum. Karena itu, ia mengatakan, ke depan Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI/Polri akan lebih diintensifkan.

Bahkan, ia mengatakan, petugas tak hanya akan digerakkan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga difungsikan melakukan tracing.

"Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan. Dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan Jokowi sangat serius terhadap langkah tracing kasus Covid-19 ke depannya. Bahkan, terkait tracing yang secara digital, yakni program Peduli Lindungi, ia mengatakan, Jokowi akan mempersiapkan Instruksi Presiden khusus.

"Sehingga program Peduli Lindungi ini bisa digunakan sehingga efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital, sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan," kata Airlangga usai Ratas dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Akui PPKM Tak Efektif, Jokowi Minta Menag, Panglima TNI, Kapolri Turun Lapangan