TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menyebutkan untung dan rugi bila Pilkada serentak digelar pada 2024 atau bersamaan dengan Pemilu.

Veri menilai, partai dengan suara terbanyak, seperti PDI Perjuangan akan diuntungkan jika pelaksanaan pilkada digelar pada 2024. "Secara politik, partai perolehan suara terbanyak tentu akan diuntungkan. Misalnya seperti PDIP," kata Veri kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.

Veri menjelaskan dengan model pemilihan serentak yang berbeda bulan (pemilihan legislatif dan presiden pada Juni, pilkada digelar November), PDIP akan diuntungkan. Sebab mereka dapat memanfaatkan efek pemilihan presiden dan legislatif bulan sebelumnya.

Adapun kerugian akan dialami pihak penyelenggara Pemilu atau Pilkada. Veri menilai beban Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu akan semakin berat karena penyelenggaraannya sangat rumit.

"Karena ada tahapan yang beririsan antara Pileg, Pilpres dengan Pilkada. Dengan serentak 2024 itu Juni Pileg-Pilpres, November Pilkada," ucap Veri.

Model pemilihan serentak 2024, kata Veri, juga menghilangkan Pilkada 2022 dan 2023. Dampaknya, menurut dia, tokoh muda baru seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan kehilangan panggung politik menjelang pemilu nasional.

Baca juga: Langkah Jokowi Memupus Rencana Pilkada 2022 dan 2023

FRISKI RIANA