TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Partai Demokrat, Darmizal menyebut bahwa sejumlah kader atau faksi di internal partai kurang puas dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menghadirkan mantan Panglima TNI Moeldoko sebagai pengganti. Menurut Darmizal, wajar jika ada aspirasi yang menginginkan KLB sebagai bentuk kritik atas kepemimpinan AHY.

"Pak Moeldoko adalah seorang jenderal yang tidak memberikan hambatan-hambatan seseorang atau kelompok orang untuk bertemu dengan beliau. Tokoh berprilaku seperti ini yang sangat baik untuk menjadi pemimpin Partai Demokrat saat ini dan ke depan," ujar eks Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat ini dalam konferensi pers di Restoran Dapur Sunda, Mall Bellagio Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Februari 2021.

Eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior. "Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya (mereka yang didatangi, red)," ujarnya.

Soal sosok Moeldoko yang dipilih bukan internal, ia menyebut, "Apa salahnya kami, seperti halnya pendiri awal dulu menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke kepemimpinan RI 2004. Dan juga apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan. Apa salahnya Pak Moeldoko, tidak ubahnya seperti senior-senior kami sebelumnya menjemput Pak SBY."

Baca: Sindir Ketum Demokrat, Moeldoko: Jadi Pemimpin Jangan Mudah Baperan

Yus menambahkan ada empat faksi di Demokrat kemudian mendukung jika Moeldoko didorong menjadi figur baru pemimpin Demokrat. "Pertama, faksi pendiri yakni; faksi ketua umum pertama Subur Budi Santoso. Kedua, faksi ketua umum PD hasil kongres 2005 di Bali, Hadi Utomo. Ketiga, faksi Mas Anas Urbaningrum hasil dari Kongres Bandung 2010. Keempat, faksi Pak Marzuki Ali. Di sini ada mesin pemenangannya," ujar dia.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan dirinya terlibat dalam rencana mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ini fitnah yang keji karena ini di hadapan rakyat Indonesia," kata Marzuki Alie kepada Tempo, Selasa, 2 Februari 2021.

Politikus senior Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebut bahwa selama ini para senior banyak menerima keluhan akan kepemimpinan AHY. Pertama, DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Demokrat di daerah.

Selanjutnya, kata Yahya, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal.

Selain itu, katanya, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah.

Kemudian, hasil Pilkada juga banyak yang gagal. AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen. "Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar," ujar Yahya yang berhadap Moeldoko bisa memperbaikinya.