TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah keterlibatan Istana terkait tudingan adanya upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Isu pengambilalihan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Moeldoko pun menyarankan agar setiap pemimpin jangan terlalu terbawa perasaannya. "Saran saya, jadi seorang pemimpin itu jadilah pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
Tudingan Partai Demokrat awalnya menjelaskan adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional. Belakangan, diungkap bahwa sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.
Baca: Rachland: Moeldoko Ingin Jadi Capres 2024 dengan Merebut Jabatan Ketum Demokrat
Moeldoko membantah hal ini. Yang selama ini terjadi, kata dia, adalah ia menerima kunjungan sejumlah orang ke rumahnya. Ia mengaku banyak menerima berbagai macam tamu di rumahnya. Namun beberapa di antara tamunya, curhat tentang kondisi Partai Demokrat pada dia.
"Ya saya dengerin saja. Berikutnya ya, sudah dengerin saja. Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.
Ia pun mengatakan Presiden Jokowi tak tahu menahu tentang urusan ini. Moeldoko menyayangkan langkah Demokrat yang langsung menuding Istana terlibat dalam urusan tersebut. "Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali," kata Moeldoko.
