TEMPO.CO, Jakarta-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan melobi fraksi-fraksi lain untuk tak membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Pemilu. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari PPP, Nurhayati Monoarfa mengatakan, partainya menilai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku saat ini masih relevan.

"Ini kan baru akan dibahas, tapi kami akan lebih mengajak partai-partai politik untuk tidak membahasnya," kata Nurhayati ketika dihubungi, Rabu, 27 Januari 2021.

RUU Pemilu disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Meski begitu, DPR belum menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Prolegnas 2021.

Nurhayati mengatakan partainya mulai menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Dia mengklaim ada beberapa fraksi yang berpendapat sama, tetapi enggan merinci partai mana saja.

"Sudah mulai berlangsung (komunikasi) dan sudah mulai ada beberapa partai yang mempunyai pemikiran yang sama," kata elite PPP ini.

Menurut Nurhayati, UU Nomor 7 Tahun 2017 belum saatnya diubah. Dia mengatakan lebih baik mematangkan dan menyempurnakan demokrasi prosedural terlebih serta tak mengubah aturan pemilu setiap lima tahun sekali.
<!--more-->
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi sebelumnya mengatakan, pembuat undang-undang setidaknya harus mencoba konsisten dalam membuat aturan. UU Pemilu, kata dia, sebaiknya tak direvisi setiap hendak pemilihan.

"Paling tidak ada niatan mensakralisasi terhadap legislasi yang kami putuskan bersama. Jadi kalau UU itu masih relevan kenapa harus diubah," kata Baidowi secara terpisah.

Dia mengatakan konsistensi berikutnya terkait pelaksanaan undang-undang menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan kepala daerah dijadwalkan pada 2024 alias serentak bersama pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Dalam draf RUU Pemilu, UU Pilkada dilebur untuk turut direvisi. Adapun pilkada dijadwalkan tetap berlangsung pada 2022 dan 2023, mengikuti siklus lima tahunan setelah Pilkada 2017 dan Pilkada 2018.

Draf RUU Pemilu menjadwalkan pilkada serentak seluruh daerah baru akan digelar pada 2027. Dengan begitu, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2025 akan digantikan oleh pejabat sementara hingga Pilkada 2027.

Menurut Baidowi, ketentuan pilkada serentak pada 2024 itu bahkan belum terlaksana. Menurut dia, mubazir jika aturan yang belum diketahui efektif atau tidak itu sudah mau diubah. "Ini kan mubazir, buang-buang tenaga, pikiran, anggaran ketika dulu membahas UU 10 Tahun 2016," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini soal RUU Pemilu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca juga: Draf RUU Pemilu Larang Mantan HTI Ikut Pemilihan Umum