ISSES: Pembentukan Komponen Cadangan Jangan Tergesa-Gesa

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 26 Januari 2021 16:46 WIB

Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan Upacara Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai rencana pembangunan Komponen Cadangan (Komcad) oleh pemerintah terlalu terburu-buru. Ia menyebut masih banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum Kementerian Pertahanan memulai eksekusi rencana ini.

"Meski diperlukan, pembentukan Komcad ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Dia tidak sangat mendesak," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Januari 2021.

Khairul mengatakan Komcad memang merupakan implementasi amanat konstitusi soal hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pertahanan semesta (Sishanta). Karena manifestasi amanat konstitusi, ia pun mengatakan Komcad memang dibutuhkan.

Namun Khairul menilai pemerintah seharusnya lebih dulu merumuskan kebutuhannya terlebih dahulu dengan matang dan bijak. Apalagi pembangunan Komcad ini juga mestinya didahului dengan penguatan komponen pendukung (Komduk).

Baca: Perpres 8/2021 Diteken, Jokowi Dorong Realisasi Komponen Cadangan

Dalam Komduk, ia mengatakan ada kelompok warga terlatih seperti purnawirawan TNI/Polri, Menwa, Satpam, Satpol PP, Polsus, Linmas hingga anggota ormas yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih. Banser dan Kokam misalnya. Selain itu, kelompok tenaga ahli sesuai profesi dan keahlian yang ditekuni dan kelompok warga lainnya seperti Veteran dan ASN juga masuk dalam Komduk ini.

Advertising
Advertising

"Apakah Kemhan sudah melakukan pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi terkait jumlah Komduk yang kita miliki? Menwa, Satpam, Banser, Kokam dan lain-lainsatpan itu ada berapa se Indonesia? Pengelolaan Komduk ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan jika hendak membangun Komcad," kata Khairul.

Karena itu ia menyarankan pemerintah lebih dulu membangun komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sembari menyiapkan regulasi-regulasi turunan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Komponen Cadangan. "Saran saya, ketimbang buru-buru mengumumkan rencana rekrutmen Komcad, lebih baik Kemenhan merapikan dulu basis data potensi sumber daya nasional yang dibutuhkan dan harus dikelola untuk kepentingan pertahanan negara," kata Khairul.

Berita terkait

Peringatan 1 Tahun Tragedi Rempang, Warga Ziarah ke Makam Tua

18 jam lalu

Peringatan 1 Tahun Tragedi Rempang, Warga Ziarah ke Makam Tua

Melawan Lupa, Hari ini Satu 1 Tahun Tragedi Pengusuran Paksa Warga Rempang

Baca Selengkapnya

Peruri Jamin e-Meterai yang Sudah Dibeli Tidak Hilang

21 jam lalu

Peruri Jamin e-Meterai yang Sudah Dibeli Tidak Hilang

E-Meterai yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital dan tidak memiliki masa kadaluarsa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bilang Pindah ke IKN Tidak Segampang yang Dibayangkan

1 hari lalu

Jokowi Bilang Pindah ke IKN Tidak Segampang yang Dibayangkan

Adapun rencana Jokowi berkantor di IKN sebelumnya diungkap kembali oleh Menteri Basuki.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

1 hari lalu

Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

Beberapa simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM ditangkap oleh aparat gabungan TNI Polri pada Rabu, 4 September 2024 di Intan Jaya, Papua. Setelah melalui proses penanganan oleh aparat keamanan, sejumlah simpatisan OPM itu memilih kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Baca Selengkapnya

Apa Perbedaan PNS dan Karyawan BUMN? Ini Tahapan Seleksi hingga Gajinya

2 hari lalu

Apa Perbedaan PNS dan Karyawan BUMN? Ini Tahapan Seleksi hingga Gajinya

Sederet perbedaan PNS dengan karyawan BUMN, mulai dari tahapan seleksi hingga keuntungan yang diperoleh

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber TNI

2 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber TNI

Menkopolhukam mengatakan Indonesia membutuhkan angkatan siber karena perang masa kini telah memasuki ranah siber.

Baca Selengkapnya

Intip Pembagian Tugas TNI-Polri Jelang Misa Agung Paus Fransiskus Hari Ini

3 hari lalu

Intip Pembagian Tugas TNI-Polri Jelang Misa Agung Paus Fransiskus Hari Ini

Kapolri dan Panglima TNI memastikan pengamanan ketat menjelang misa agung Paus Fransiskus di GBK hari ini.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

3 hari lalu

Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

Panglima TNI memastikan tidak ada pengamanan khusus untuk Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang disebut terjadi "perang bintang".

Baca Selengkapnya

Nama Dandim Depok Dicatut Penipuan Order Fiktif, Toko Kue di Bogor Merugi Jutaan Rupiah

3 hari lalu

Nama Dandim Depok Dicatut Penipuan Order Fiktif, Toko Kue di Bogor Merugi Jutaan Rupiah

Viral order fiktif kue ulang tahun dan sertijab mencatut nama Dandim 0508/Depok ulah pelaku membuat toko kue di Bogor merugi hingga jutaan rupiah.

Baca Selengkapnya

Hadi Tjahjanto Sebut Angkatan Siber Penting: Perang Sudah Masuk ke Ranah Siber

3 hari lalu

Hadi Tjahjanto Sebut Angkatan Siber Penting: Perang Sudah Masuk ke Ranah Siber

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber diperlukan sebagai matra keempat TNI. Perang saat ini sudah memasuki era siber.

Baca Selengkapnya