TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal konsolidasi data pemilih untuk keperluan vaksinasi Covid-19. Komisioner KPU Dewa Raka Sandi mengatakan surat dari Budi Gunadi itu tertanggal 22 Januari 2021 ditujukan kepada Ketua KPU.

"Perihal dalam surat yang disampaikan ke KPU adalah permohonan koordinasi terkait konsolidasi data pemilih di KPU dengan data penerima vaksin Covid-19," kata Dewa kepada Tempo, Ahad, 24 Januari 2021.

Dewa mengatakan belum dapat memastikan kapan data akan diberikan. Namun ia memastikan KPU akan menindaklanjuti permintaan koordinasi tersebut.

Dewa pun belum memastikan data pemilih yang mana saja yang bakal diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Ia mengakui data paling baru ialah data pemilih dari Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah. Adapun data dari pilkada tahun-tahun sebelumnya besar kemungkinan sudah berubah.

"Secara teknis nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Sebaiknya memang data terbaru sehingga lebih akurat dan mutakhir," kata Dewa.

Menurut Dewa, koordinasi juga terkait tata cara atau prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, kata dia, data pemilih adalah data yang sangat penting dan strategis. "Perlindungan data pribadi pemilih juga penting," ujar dia.

Pelaksana tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan lembaganya akan segera membahas surat permintaan konsolidasi data dari Menteri Kesehatan ini. "Kami akan bahas pada pleno besok (Senin, 25 Januari 2021)," kata Ilham.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan bakal menggunakan data KPU untuk vaksinasi Covid-19. Langkah itu diambil lantaran ia tak percaya data yang dimiliki Kementerian Kesehatan.

"Datanya juga biar enggak salah gimana. Saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil," ujar Budi seperti dikutip dari kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi (PRMN SuCi) pada 22 Januari 2021.

Budi Gunadi bercerita, pada awalnya, ia diyakinkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas mampu menampung masyarakat yang akan divaksin. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Untuk itu, Budi bakal memperbaiki strategi vaksinasi, logistik serta pengadaan vaksin. Salah satu strateginya adalah menggunakan data KPU.

"Aku ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current. Jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: DKPP Sebut Pemecatan Ketua KPU Memiliki Dasar dan Fakta yang Kuat

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA