Calon Kapolri Arief Sulistyanto: Paling Senior dan Pencetus Ikrar Anti-KKN

Sabtu, 9 Januari 2021 11:27 WIB

Arief Sulistyanto. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto disebut sebagai salah satu calon Kapolri. Ketua Komisi Kepolisian Nasional sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Arief termasuk satu dari lima nama yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden Joko Widodo.

Empat orang calon lainnya adalah Komjen Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, dan Komjen Agus Andrianto.

"Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud lewat cuitan di akun Twitternya, @mohmahfudmd pada Jumat, 8 Januari 2021.

Arief Sulistyanto, 55 tahun, saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur pada 24 Maret 1965 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1987.

Secara angkatan, ia merupakan yang paling senior dibanding empat calon lainnya. Meskipun secara umur, Boy Rafli dan Gatot Eddy sama-sama berusia 55 tahun.

Advertising
Advertising

Arief banyak berpengalaman di Jawa Timur. Ia mengawali kariernya di Kepolisian Resor Kota Surabaya Selatan, Polres Malang, Polres Sidoarjo, dan Polres Pasuruan. Setelah itu, Arief mulai ditugaskan di kantor-kantor Kepolisian Sektor maupun Polres di Ibu Kota hingga menjabat Kapolsek Bekasi Kota pada 1996 dan Kapolsek Metro Pasar Minggu pada 1998.

Pada 1999 saat Polri baru dipisahkan dari institusi TNI, Arief menjadi sekretaris pribadi (Sespri) Kapolri. Setahun berikutnya ia sekretaris pribadi Wakapolri. Tak lama setelah itu ada pada 2003, Arief menjadi Kapolres Indragiri Hilir, Riau (2003) dan Kapolri Tanjung Pinang, Riau (2005).

Mulai 2006, ia kembali bertugas di Jakarta dengan menjadi Kepala Subbagian Prodsus Bagian Produk Roanalisis Badan Reserse Kriminal Polri. Berselang 12 tahun kemudian atau pada 2018, Arief didapuk menjadi Kepala Bareskrim Polri.

Sebelum menjadi Kabareskrim, Arief sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim (2010) selama empat tahun. Pada 2014, ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Ini merupakan satu-satunya jabatan Kapolda yang sempat diemban Arief. Sejumlah prestasi ditorehkan Arief saat itu, seperti penangkapan buron Budiono Tan penggelapan dan penipuan terhadap ratusan petani sawit di Kalbar yang telah buron selama lima tahun.

Menjadi Kapolda selama dua tahun, Arief menjadi Staf Ahli Manajemen (Sahlijemen) Kapolri pada 2016. Setahun kemudian ia menjadi asisten SDM Kapolri. Saat menjadi Asisten SDM Polri, Arief menyelesaikan sejumlah persoalan seperti menumpuknya jumlah polisi berpangkat komisaris besar tanpa penempatan. Arief melakukan gebrakan saat mengambil sumpah penyeleksi pendidikan perwira menengah dan calon polisi.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Korps Bhayangkara, para calon perwira dan polisi diminta mengucapkan ikrar untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Arief ketika itu, untuk menjadi organisasi profesional, modern, dan tepercaya, hanya bisa dicapai bila sumber daya manusia dikelola dan dibangun dengan baik. Dia berujar, percuma polisi diberi peralatan canggih dan anggaran besar.

“Kalau manusianya tidak cakap dan berpikir modern, semua bisa berantakan," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Maret 2017.

Lepas dari Asisten SDM, Arief menjadi Kabareskrim. Namun ia menjabat Kabareskrim selama lima bulan saja, kemudian dimutasi menjadi Kalemdiklat Polri. Saat itu, Arief menilai jabatan barunya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri ikut andil dalam menentukan kualitas seorang polisi. Tepatnya menciptakan sosok anggota Polri yang berintegritas, profesional yang unggul dan kompetitif.

"Integritas moral menjadi landasan utama sehingga perlu dibangun kultur pendidikan yang efektif sehingga bisa melahirkan sosok personil Polri yang reformis, berintegritas dan profesional," kata Arief.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

13 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

16 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

16 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

17 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

18 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

20 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

22 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama

1 hari lalu

Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama

Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya