Mensos Risma Disorot karena Kerap Blusukan di Jakarta, Sekjen PDIP Membela

Rabu, 6 Januari 2021 05:37 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat serah terima jabatan di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membela Tri Rismaharini atau dikenal Risma yang aktif blusukan di DKI Jakarta setelah dilantik menjadi Menteri Sosial.

Menurut Hasto, blusukan itu adalah karakter Risma yang memang kerap menemui masyarakat.

"Karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Januari 2021.

Hasto mengklaim apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa wong cilik dan rakyat Marhaen tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat.

Baca juga : Banyak Tunawisma di Jakarta, Wagub: DKI Tak Pernah Melarang Orang ke Jakarta

Dia menyinggung semangat para pendiri bangsa sejak awal konstitusi dirancang. Mereka, kata Hasto, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Selain itu, ujar Hasto, tradisi blusukan ini pun dilakukan Presiden Joko Widodo sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," ucap Hasto.

Hasto mengatakan Risma juga berpengalaman luas sebagai Wali Kota Surabaya. Ia mengklaim pengalaman itu mampu membawa kemajuan dan keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Pahlawan itu.

Advertising
Advertising

Menurut Hasto, Risma melakukan blusukan bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah lain. Akhir tahun lalu, ujar dia, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, untuk bertemu penyandang disabilitas.

"Apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," kata Hasto.

Risma diketahui memang melakukan sejumlah blusukan di Ibu Kota sejak dilantik menjadi Menteri Sosial. Ia di antaranya mengunjungi kolong jembatan di wilayah Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat yang menjadi tempat bermukimnya tunawisma.

Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP itu juga menemui sejumlah tunawisma saat blusukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Risma menawarkan mereka tinggal di penampungan Kemensos atau pulang ke kampung halaman. Kegiatan Risma ini diunggah oleh akun Instagram PDI Perjuangan.

Risma pun tak pelak disorot karena blusukan itu. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut merupakan upaya Risma mempromosikan diri menuju kursi DKI 1. Sejauh ini, Risma memang kerap disebut-sebut bakal maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2022.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin memprediksi diboyongnya Risma ke Jakarta demi menghadapi Gubernur DKI Anies Baswedan di pemilihan gubernur mendatang. "Jika Anies tak nyapres (mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2024), lawannya akan Anies (di Pilgub DKI). Namun jika Anies nyapres, maka Risma akan punya lawan lain," kata Ujang, Jumat, 1 Januari 2021.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan Risma segera membuktikan kerja dan terobosannya mengatasi masalah sosial terutama di tengah pandemi Covid-19. Jika tidak, kata dia, blusukan itu akan diasumsikan persiapan menuju Pilgub DKI.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah program terobosan yang dilakukan Risma baik jangka pendek dan menengahnya apa untuk mengatasi masalah sosial di Indonesia," kata Nirwono, Jumat, 1 Januari 2021.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | IMAM HAMDI

Berita terkait

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

5 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

19 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

19 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

19 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

19 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

20 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

22 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

22 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

23 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

23 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya