Pengamat: Reshuffle Rasa Rekonsiliasi, Setelah Prabowo sekarang Sandiaga

Rabu, 23 Desember 2020 06:02 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan calon Presiden, Prabowo Subianto dan mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berbincang saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Prabowo dan Sandi turut menghadiri pelantikan Jokowi - Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap kental dengan nuansa win-win solution di antara partai koalisi pemerintah. "Enggak ada yang spesial, ini reshuffle yang win-win solution," kata Adi kepada Tempo, Selasa, 22 Desember 2020.

Tak mengurangi jatah kursi partai pendukung di kabinet, Adi menilai reshuffle ini tak akan menimbulkan gejolak politik. Gerindra misalnya, meski kehilangan pos Kementerian Kelautan dan Perikanan, partai besutan Prabowo Subianto ini mendapat jatah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diisi Sandiaga Uno.

Kader Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Suparmanto juga dicopot dari posisi Menteri Perdagangan. Namun sebagai gantinya, PKB mendapatkan pos Menteri Agama yang diisi Yaqut Cholil Qoumas.

Adi Prayitno mengatakan masuknya Sandiaga Uno ke kabinet juga ibarat melengkapi rekonsiliasi Pilpres 2019. Sebab, calon presiden-wakil presiden yang sebelumnya bertarung dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kini sudah sama-sama menjadi menteri.

"Lengkap sudah rekonsiliasi politiknya, setelah Prabowo sekarang Sandi," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Advertising
Advertising

Menurut Adi, hanya pergantian Menteri Kesehatan yang cukup sesuai dengan desakan publik. Selama ini, publik memang mengeluhkan kinerja Terawan Agus Putranto dalam penanganan Covid-19. Jokowi mengganti Terawan dengan Budi Gunadi Sadikin, bankir yang saat ini menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Adi mengatakan perkiraan publik bahwa Jokowi akan mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri di tim ekonomi ternyata tak terjadi. Padahal, kata dia, kinerja menteri-menteri di pos ini juga dikeluhkan di tengah pagebluk Covid-19 saat ini.

"Pendidikan, UMKM, Menkeu, Menteri Ketenagakerjaan, enggak disinggung sama sekali. Padahal kan banyak orang PHK, nganggur, kemiskinan bertambah," kata Adi.

Presiden Jokowi baru saja mengumumkan enam calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Mereka ialah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, dan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Berita terkait

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

5 menit lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

1 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

10 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

10 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

10 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

10 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

10 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya