Trending: Kasus Laskar FPI dan Reshuffle Kabinet Jokowi
Reporter
Tempo.co
Editor
Aditya Budiman
Senin, 21 Desember 2020 09:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Awal pekan ini berita perkembangan kasus penembakan Laskar FPI yang sedang ditangani oleh Komnas HAM mendapat perhatian dari pembaca Tempo.co. Komnas HAM menyatakan sudah ada titik terang ihwal kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI dan terjadi di Tol Cikampek tersebut
Selanjutnya tentang isu reshuffle Kabinet Jokowi. Beberapa nama sudah naik ke permukaan ihwal kandidat pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masa jabatannya akan segera berakhir disebut-sebut menjadi calon pengganti Menteri Sosial. Selain dia, ada nama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Berikut rangkuman berita trending tersebut.
Titik Terang Kasus Laskar FPI
Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan penyelidikan kasus kematian 6 anggota Laksar FPI semakin terang. "Yang pasti fakta-fakta membuat semakin terang, puzzle-nya semakin terlihat," kata Anam kepada Tempo, Ahad, 20 Desember 2020.
Anam mengatakan fakta-fakta tersebut semakin jelas setelah berbagai proses penyelidikan yang dilakukan. Seperti meminta keterangan dari dokter yang mengautopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI hingga memeriksa CCTV di KM 50 Tol Cikampek yang menjadi lokasi rangkaian insiden.
Rencananya, kata Anam, fakta-fakta yang dikumpulkan akan diuji persesuaian dan ketidaksesuaian satu fakta dengan fakta lainnya. Sehingga bisa dipilah sekaligus diuji dengan pandangan ahli. Para ahli akan dipanggil pada pekan depan.
"Ahli yang terkait tema-tema fakta yang dibutuhkan dan ahli yang dapat menjelaskan maka yang terdapat dalam obyek bukti itu sendiri secara scientivic," ujarnya.
Reshuffle Kabinet Jokowi
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, menilai peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih kalangan profesional untuk mengisi jabatan Menteri yang kosong sangat kecil. Saat ini, dua kursi Menteri yang sedang tak terisi adalah Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Peluang menteri dari profesional tetap ada. Namun sangat kecil. Probabilitasnya sangat kecil," kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 20 Desember 2020.
<!--more-->
Ujang mengatakan bahwa dua kursi Menteri itu memang sejak awal adalah jatah bagi kader partai politik pendukung pemerintahan. Sebelumnya, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan diisi Edhy Prabowo dari Partai Gerinda dan kursi Menteri Sosial diisi Juliari P Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Jokowi akan menjaga koalisi pemerintah dengan cara mengangkat Mensos dan KKP dari PDIP dan Gerindra lagi. Yang terpahit, paling juga jatah menteri Gerindra di KKP digeser ke kementerian lain. Namun tak mengurangi 2 jatah menteri dari Gerindra," kata Ujang.
Hingga saat ini, Jokowi masih belum memutuskan nama bagi pengganti di kedua kursi Menteri itu. Ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai ad interim Mensos.
Ujang melihat Jokowi belum akan berani mengambil kalangan profesional untuk saat ini. Terlebih di kondisi situasi dalam negeri tengah goyah karena pandemi dan panas karena konflik.
"Jokowi juga butuh back up politik dari partai politik, jadi kemungkinan besar tetap akan mengangkat 2 menteri dari partai lagi," ujar Ujang.
FRISKI RIANA | EGY ADYATAMA