Muktamar PPP, Suharso Monoarfa Berpotensi Terpilih Secara Aklamasi

Jumat, 18 Desember 2020 14:07 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa berpotensi terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP yang akan berlangsung Jumat-Ahad, 18-20 Desember 2020.

Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar IX PPP Achmad Baidowi mengatakan, saat rapat pimpinan wilayah sebelumnya, banyak Dewan Pimpinan Cabang yang menyebut nama Suharso Monoarfa bahkan meminta aklamasi. "Segala kemungkinan selalu ada," kata Baidowi saat ditanya ihwal peluang aklamasi, Jumat, 18 Desember 2020.

Selain Suharso, kandidat ketua umum PPP lainnya ialah Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga putra dari ulama sekaligus pendiri PPP, Maimoen Zubair (almarhum). Dua kandidat ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam konferensi pers Rabu lalu, 16 Desember 2020.

Adapun politikus senior PPP Mardiono urung maju sebagai calon ketua umum. "Beliau kan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), tidak boleh ada di pengurus harian partai toh," kata Baidowi.

Meski ada suara-suara yang meminta aklamasi, Baidowi mengatakan adanya lebih dari satu calon ketua umum menunjukkan bahwa PPP memiliki banyak kader yang mumpuni.

Advertising
Advertising

Syarat menjadi calon ketua umum PPP ialah pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau DPW provinsi selama satu periode. Namun Taj Yasin hingga saat ini belum pernah menempati jabatan tersebut. Ia hanya menjabat sebagai Ketua DPC PPP atau pimpinan partai di tingkat kabupaten. "Nanti biar pimpinan sidang yang tentukan pas pemilihan ketua umum," ujar Baidowi.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini berujar, pemilihan ketua umum kemungkinan akan berlangsung pada Sabtu malam besok. Mengingat situasi pandemi, kata dia, setiap persidangan Muktamar dibatasi maksimal selama 2 jam.

Muktamar IX PPP sedianya akan digelar terpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dengan dihadiri seluruh peserta. Namun lantaran angka peningkatan kasus Covid-19 masih tinggi, PPP mengubah skema menjadi berdasarkan zonasi.

"Berdasarkan masukan dari kader PPP di seluruh daerah, maka tempat Muktamar akan digelar berdasarkan zonasi yaitu di Makassar, Manado, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Serang," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Desember 2020.

Berita terkait

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

42 menit lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

19 jam lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

23 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

2 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

2 hari lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

3 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

3 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya