TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 76,13 persen. Angka ini merupakan data sementara berdasarkan perhitungan dan rekapitulasi suara yang berlangsung hingga saat ini.

"Data sebelumnya capaian sementaranya 75,83 persen, per hari ini ada kenaikan sekitar 0,5 persen dari data sebelumnya," kata Arief dalam webinar, Kamis, 17 Desember 2020.

Arief mengatakan masih ada satu provinsi yang belum mengirimkan partisipasi masyarakat, yakni Papua. Ia mengatakan data capaian ini masih mungkin berubah seiring dengan rampungnya perhitungan dan rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

Target partisipasi pemilih di Pilkada 2020 secara nasional sebelumnya ditetapkan sebesar 77,5 persen. Namun, Arief mengatakan pembanding Pilkada 2020 ialah Pilkada 2015, mengingat gelaran ini merupakan siklus dari pemilihan lima tahun silam. Ketika itu, partisipasi masyarakat sebesar 68,82 persen.

"Karena Pilkada 2020 ini kan sebetulnya melaksanakan dengan jumlah yang sama dengan yang menyelenggarakan Pilkada 2015, kecuali ada satu tambahan yang mengulang kembali yaitu Kota Makassar," ucap Arief.

Arief mengatakan ada 130 daerah yang capaian partisipasi pemilihnya melebihi target nasional. Jika dirinci, daerah pemilihan gubernur yang melebihi target nasional ialah Sulawesi Utara (81,83 persen) dan Bengkulu (79,69 persen).

Sedangkan lima kabupaten dengan partisipasi pemilih tertinggi adalah Pegunungan Arfak, Papua Barat (99,25 persen), Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara (94,94 persen), Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara (94,54 persen), Raja Ampat, Papua Barat (93,67 persen), dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (93,53 persen).

Adapun kota dengan partisipasi tertinggi adalah Tomohon, Sulawesi Utara (91,98 persen), Tidore Kepulauan, Maluku (91,34 persen), Ternate, Maluku Utara (83,82 persen), Sungai Penuh, Jambi (82,81 persen), dan Blitar, Jawa Timur (79,20 persen).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan angka partisipasi masyarakat ini menunjukkan pemilih Indonesia loyal dan kooperatif terhadap agenda elektoral. Kondisi pandemi Covid-19, kata dia, ternyata tak menghalangi pemilih untuk menyalurkan suara.

"Ini adalah modal demokrasi, sehingga kita jangan kemudian mundur ke belakang. Jangan sampai ke depan kontradiktif mengatakan masyarakat kita tidak cocok berpemilu sehingga pemilihan tidak langsung," kata Titi.