TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi, merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, kata Jokowi, pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Di samping itu, lanjut dia, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.

"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Jokowi dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), yang disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember 2020.

Saat ini, kata Jokowi, pemerintah terus mereformasi sektor layanan publik dan sektor perizinan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. "Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Jokowi, akan terus mereformasi secara struktural dan besar-besaran. Tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang rumit akan dipangkas dan disederhanakan. “Yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ujarnya.

Pembenahan itu, kata Jokowi, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

"Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan," ujar Jokowi.

DEWI NURITA