TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai penunjukan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) adalah bagian dari privilege.

"Alih-alih mewujudkan komitmen pemerintah dan eksistensi KKIP, penunjukannya lebih dapat dimaklumi sebagai bagian dari privilege yang diberikan Jokowi pada Prabowo untuk leluasa menempatkan kolega di lingkungan Kementerian Pertahanan," kata Khairul kepada Tempo, Rabu, 16 Desember 2020.

Khairul menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP, seorang ketua tim pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang dan penyiapan bahan perumusan kebijakan KKIP. Pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Ketua Harian (Menhan) melalui Sekretaris KKIP (Wamenhan atau pejabat lain yang ditunjuk).

Jika melihat riwayar karier, Khairul menilai penunjukan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP dapat dimaklumi. "Beliau pernah menjabat sebagai Wakil KSAD dan Kasum TNI yang secara teknis terlibat dalam urusan pengadaan kebutuhan alutsista TNI," katanya.

Menurut Khairul, Suryo Prabowo idealnya paham problematika alutsista dan industri pertahanan. Misalnya, dalam urusan perencanaan kebutuhan, soal alih teknologi dan ofset, soal riset, rekayasa dan standarisasi, hingga urusan pemasaran dan pembiayaan.

Namun, Khairul mengaku tak memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehadiran Suryo Prabowo di lingkungan KKIP. "Bagaimanapun dalam struktur KKIP ini, beliau bukanlah pucuk pimpinan. Lembaga ini diketuai oleh Presiden dengan dibantu Menhan dan Wamenhan sebagai Ketua Harian dan Sekretaris," ujarnya.

KKIP, kata Khairul, dalam merumuskan kebijakannya, selain mendapat bahan dari tim pelaksana yang dikoordinasikan Suryo Prabowo, juga masih harus mendengar saran masukan dari tim ahli. "Pada akhirnya, saya tidak melihat Suryo Prabowo akan memiliki peran yang sangat strategis," kata dia.

FRISKI RIANA