Keluarga Laskar FPI Korban Penembakan Tuntut Keadilan ke DPR

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Kamis, 10 Desember 2020 14:53 WIB

Mobil ambulans milik Front Pembela Islam (FPI) membawa jenazah anggota FPI di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Selasa, 8 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga dari anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden bentrokan dengan aparat kepolisian di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin lalu, menuntut keadilan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Para keluarga korban yang hadir diterima oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa dan anggota komisi lainnya.

Anandra, kakak dari Muhammad Suci Khadavi menyebut keluarganya bersyukur sekaligus terpukul dengan kejadian ini.

"Kami bersyukur karena keluarga kami telah berjihad untuk agama kami. Tapi, sedihnya kenapa ini terjadinya sangat brutal? Padahal anak kami tidak memiliki kesalahan. Kenapa tidak manusiawi? Seperti binatang, seperti burung yang ditembak dari udara," ujar Anandra dalam RDPU Keluarga Korban Penembakan di Tol Cikampek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 10 Desember 2020.

"Kami meminta keadilan," lanjut Anandra.

Advertising
Advertising

Hal yang sama disampaikan oleh keluarga almarhum Andi Oktiawan dan Lutfi Hakim. "Sudah kelihatan semua kebiadaban dari fakta yang ada, saya cuma minta keadilan dari pemerintah," ujar Dainuri, orangtua dari Lutfi.

Kakak Muhammad Reza, Septi juga meminta keadilan. "Saya minta seadil-adilnya, nyawa dibayar nyawa," ujar Septi.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahendra menerima semua aspirasi dari keluarga korban yang mengharapkan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus ini.

"Tapi kalau darah dibayar darah, bukan negara hukum. Itu perang namanya. Dan itu di luar kemampuan Komisi III pengawasannya. Jadi, kami akan mengawal kasus ini agar diperoleh keadilan hukum seadil-adilnya," ujar politikus Gerindra ini.

Bentrok antara FPI dan polisi sendiri terjadi Senin dini hari. Adapun enam laskar FPI yang menjadi korban dari insiden Tol Cikampek adalah Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan alias Ambon (26), Muhammad Suci Khadavi (21) dan Lutfi Hakim (25) dan Muhammad Reza (20).

Baik dari Polda Metro Jaya maupun FPI menyampaikan rangkaian peristiwa yang berbeda terkait insiden yang menewaskan enam anggota Laskar FPI itu. Polisi mengklaim penembakan dilakukan karena para anggota laskar tersebut melawan petugas. Sementara, FPI menyebut mereka lah yang dihadang dan diserang terlebih dulu oleh petugas yang menguntit mereka. Bahkan FPI menyebut anggotanya tak ada yang memiliki senjata api sama sekali.

Kasus ini kini ditangani oleh Mabes Polri. Komnas HAM telah membentuk tim investigasi untuk menggali fakta-fakta terkait insiden ini. Sampai saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

2 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

2 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya