Laporan Bawaslu: Petugas KPPS Terpapar Covid Sampai TPS Terlambat Buka

Rabu, 9 Desember 2020 15:09 WIB

Warga berjalan turun dari panggung Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 yang terendam banjir usai menggunakan hak pilihnya di Dukuh Clumprit, Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu, 9 Desember 2020. ANTARA/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan telah menerima laporan pengawasan dari 100.995 TPS melalui sistem pengawasan pemilihan umum (Siwaslu) pada hari pemungutan suara Pilkada 2020.

"Dari 290 ribu sekian TPS, kami sudah mendapatkan laporan pengawasan dari 100.995 TPS hingga pukul 13.30," kata Afif dalam konferensi pers, Rabu, 9 Desember 2020.

Afif menyebutkan, sejumlah kejadian yang menonjol selama pemungutan suara di antaranya perlengkapan yang kurang di saat TPS dibuka. Hal ini terjadi di 1.803 TPS.

Dari laporan Siwaslu juga tidak ada fasilitas cuci tangan di TPS yang terjadi di 1.454 TPS. Kemudian, di sekitar TPS tidak dipasang daftar pemilih tetap (DPT). "Selalu berulang situasi seperti ini, ada TPS yang tidak dipasang DPT terjadi di 1.727 TPS," katanya.

Selanjutnya, informasi data pasangan calon yang berisi visi, misi dan program, serta biodata tidak terpasang terjadi di 1.983 TPS.

Advertising
Advertising

Afif mengatakan, pengawas juga melaporkan ada petugas KPPS yang terpapar Covid-19 masih hadir di TPS. "Ini terjadi di 1.172 TPS. Tentu perlu dikonfirmasi lebih jauh situasi yang terjadi di lapangan, seberapa lama setelah Covid-19 tetap bertugas," ujarnya.

Siwaslu, kata Afif, juga melaporkan adanya surat suara tertukar dan surat suara kurang yang terjadi di 2.324 TPS. Kemudian, pembukaan pemungutan suara yang terlambat. Padahal, seharusnya TPS dibuka sejak pukul 07.00 WIB. Keterlambatan ini terjadi di 5.513 TPS.

Menurut Afif, keterlambatan terjadi karena beberapa perlengkapan yang belum ada. Selain itu, Siwaslu juga melaporkan adanya saksi menggunakan atribut pason di 1.487 TPS.

"itu situasi umum di TPS yang kita hadirkan. Kita dapat dari lapangan berdasarkan Siwaslu yang kita dapat. Tentu berdasar waktu dan perkembangan situasi kami akan update," ujar Afif.

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

3 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

3 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

5 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

6 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya