INFO NASIONAL - Komisi IV DPR RI merasa heran dengan laporan keuangan PT Timah yang menunjukkan mereka rugi selama dua tahun berturut-turut. Untuk itu, mereka mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah, terutama soal transparansi keuangannya serta permasalahan lingkungan dan sosial dengan masyarakat/nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi IV DPR RI juga sepakat untuk membentuk Pansus mengenai kerusakan lingkungan dan masalah sosial akibat pertambangan timah PT Timah Tbk.

Hal ini terjadi setelah Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 3 Desember 2020 di Jakarta. Rapat digelar bersama dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Dirjen Gakkum LH Kementerian LHK, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Persoalan PT Timah mengaku rugi ini, menurut Komisi IV adalah pengakuan yang 'gila' karena seperti yang diutarakan Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi, logikanya jika memang merugi harusnya PT Timah berhenti beroperasi, bukannya malah terus melakukan penambangan.

Dedi mengutarakan keheranannya. "Ada logika yang terus menjadi pemikiran saya, ini ada perusahaan ini rugi tapi nambang terus, inikan aneh, kalau sudah rugi, ya tutup, karena ruginya dua, sudah perusahaannya rugi, merusak lingkungan, kalaupun merusak harusnya untung Negara, ini merusak lingkungan merugikan Negara, kan gila, tapi terus (nambang)," ujar Dedi bertanya heran.

Persoalan ini kata Dedi akan diteruskan ke lembaga lain yang lebih berhak meneliti. "Konsen kita sama, masalah ini harus selesai dalam tindakan yang nyata. Jadwalkan lagi kita lakukan operasi secara bersama, Komisi IV backup penuh secara politis, gubernur, Gakkum backup, KKP juga, jangan pernah takut untuk membela rakyat dan lingkungan," ujarnya.

Dalam RDP juga disepakati menyelamatkan nelayan-nelayan di Pulau Bangka, serta menyelamatkan pariwisata dan lingkungan di sana dari kerusakan akibat tambang KIP PT Timah.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat ditemui usai RDP mengatakan, semangat Pemprov Babel adalah ingin bersama-sama dengan nelayan. "Keinginan kita nelayan bisa melaut. Menambang pun silakan sesuai aturan dan ramah lingkungan, jangan sampai menambang tapi merugikan nelayan yang sudah selama ini beraktivitas di lokasi tersebut," kata Erzaldi Rosman. (*)