TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah melakukan sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan dimulai pada Januari 2021. Muhadjir mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi di antaranya memerintahkan agar ada masker untuk anak.

"Presiden kemarin juga sudah menginstruksikan sekarang harus sudah disiapkan masker untuk anak," kata Muhadjir ketika berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.

Muhadjir mengatakan ia belum banyak menjumpai masker untuk anak setiap kali turun ke lapangan. Menurut dia, anak-anak kadang masih mengenakan masker untuk orang dewasa yang ukurannya terlalu besar bagi mereka.

Meski pendidikan terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, Muhadjir mengaku meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk tak sepenuhnya menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah.

"Harus ada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan, harus segera ditetapkan dengan baik bagaimana nanti kemungkinan terjadi klaster," ujar dia.

Muhadjir mengakui pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 mengandung risiko. Namun menurut dia, pemerintah memikirkan dampak pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang tak terukur dan tak terlihat secara kasat mata.

Mantan Menteri Pendidikan ini mengaku ia termasuk yang mendorong agar sekolah tatap muka kembali dilakukan. Kendati berisiko, Muhadjir mengatakan pemerintah dan masyarakat harus berani sembari tetap waspada.

"Saya membayangkan tingkat collateral damage-nya terhadap pembentukan kepribadian anak dengan anak tidak masuk sekolah itu sangat besar," ujar dia.

Muhadjir mencontohkan, siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak akan bisa melakukan praktik jika mereka tak sekolah tatap muka. Padahal esensi dari SMK adalah praktik itu sendiri.

"Harus ada keberanian menurut saya. Ya nanti misalnya bisa dibentuk shift," kata Muhadjir.

Sekolah tatap muka akan diberlakukan kembali mulai Januari 2021. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan membuka sekolah tatap muka harus merupakan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua siswa.

Nadiem mengatakan pemerintah daerah memiliki hak untuk menentukan sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Menurut dia, keputusan ini diambil lantaran banyak daerah kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring.

Namun menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pembelajaran jarak jauh masih lebih aman ketimbang sekolah tatap muka. IDAI mewanti-wanti agar pembukaan sekolah tatap muka mempertimbangkan betul jumlah kasus dan kematian Covid-19 di daerah tersebut.

BUDIARTI UTAMI PUTRI