Bahas Nasib Libur Akhir Tahun, Moeldoko: Sesuai Arah Presiden Agar Dipangkas

Selasa, 1 Desember 2020 14:36 WIB

Suasana kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Gerbang Tol Cileunyi terjadi di Cipacing, Kabupaten Bandung, Ahad, 1 November 2020. Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Rudi Antariksawan mengatakan, puncak arus balik libur panjang cuti bersama menuju Jakarta di berbagai daerah akan terjadi pada Ahad malam ini. ANTARA/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membahas nasib libur akhir tahun yang pada hari ini, Selasa, 1 Desember 2020. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan arah rapat masih sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang ingin agar jumlah cuti panjang dikurangi.

"Untuk libur panjang, persis sesuai petunjuk supaya disempitkan, nanti jam 16.30 kita akan rapat dengan Pak Menteri Koordinartor PMK," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.

Selain adanya Hari Raya Natal dan Tahun Baru, pengganti cuti bersama Idul Fitri 2020 juga awalnya dipindahkan ke akhir tahun. Hal ini membuat durasi libur akan menjadi lebih panjang. Namun, dalam perjalanannya, beberapa libur panjang yang terjadi pada masa pandemi kerap berimbas pada kenaikan kasus Covid-19 akibat lemahnya protokol kesehatan.

Jokowi menginstruksikan agar jumlah libur panjang dipertimbangkan kembali, agar tak terjadi lonjakan kasus. Selain itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga sempat menyatakan tak akan memberi rekomendasi pada pemerintah untuk melanjutkan cuti panjang.

Moeldoko mengatakan hal ini tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah. Ia menegaskan petunjuk presiden harus dilaksanakan.

Advertising
Advertising

"Ini supaya menjadi kesadaran kita bersama ternyata terbukti cuti yang lalu menambah jumlah yang positif. Dan kita tidak ingin ada muncul klaster baru," kata Moeldoko.

Selain membicarakan libur panjang dan cuti bersama, Moeldoko juga mengatakan dalam rapat nanti sore, juga akan dibahas adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa menteri.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya