TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun, menilai penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memberantas korupsi.

"Makin menunjukkan kegagalan pemerintah Jokowi untuk merekrut orang-orang yang kredibel, bebas dari KKN, bebas dari masalah, dan memang punya keinginan berbuat baik untuk bangsa dan negara," kata Refly dalam webinar, Kamis, 26 November 2020.

Refly mengungkapkan, bukan kali ini saja menteri di era Jokowi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di periode pertama Jokowi, menteri yang berasal dari Partai Golkar yaitu Idrus Marham juga terjerat perkara korupsi.

Selain itu, Refly juga menilai pernyataan Jokowi yang mengapresiasi dan mendukung proses hukum terhadap Edhy, tidak menunjukkan semangat yang luar biasa.

Mestinya, kata dia, Jokowi mengatakan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan memastikan di era terakhir jabatannya dapat menaikkan derajat negara yang tidak korup.

"Karena kita tahu kita sekarang berada di urutan, poin kita 39 atau 40, masih menempatkan kita sebagai negara terkorup," ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Hawaii. Ia diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.