PPP Sebut Kasus Edhy Prabowo Bisa Berujung Reshuffle Kabinet Jokowi

Kamis, 26 November 2020 15:44 WIB

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menanggapi kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Gerindra, Edhy Prabowo. Sebagai rekan koalisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul menyatakan PPP turut bersedih atas peristiwa tersebut.

"PPP tentu ikut bersedih atas peristiwa yang terkait dengan Pak Edhy Prabowo," kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis, 26 November 2020.

Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri KKP menggantikan Edhy. Menurut Arsul, penunjukan ini bisa berujung pada dua hal, salah satunya reshuffle kabinet Jokowi.

"Kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, itu bisa jadi hanya sekadar mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle," kata Arsul.

Arsul berujar Presiden Jokowi tak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan reshuffle. PPP, kata dia, menyerahkan pilihan-pilihan yang ada itu kepada Jokowi. "Bagi PPP itu kami tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," ucap dia.

Advertising
Advertising

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan akan menyerahkan ihwal pengganti Edhy Prabowo kepada Jokowi. Menurut Dasco, Gerindra tak ikut campur karena penggantian menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Kami akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2020.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam, 25 November 2020. KPK menduga Edhy menerima suap dalam perizinan ekspor benih lobster. Edhy diduga menerima US$ 100 ribu dari Direktur PT Dua Putra Perkasa melalui stafnya, Safri dan Amiril Mukminin pada Mei 2020.

Kemudian pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer sebesar Rp 3,4 miliar dari pemegang PT Aero Citra Kargo, Ahmad Bahtiar, ke rekening staf istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih. Uang Rp 3,4 miliar ini diduga dibelanjakan sebesar Rp 750 juta untuk membeli barang-barang mewah dalam kunjungan Edhy Prabowo dan rombongan ke Honolulu, Hawai.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

4 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

6 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

10 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

11 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

11 jam lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

12 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

12 jam lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya