Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu: Favorit Kandidat Pilkada 2020

Reporter

Friski Riana

Rabu, 25 November 2020 15:44 WIB

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan menunjukkan nomer urut pasangan calon peserta Pilkada Tangsel 2020 di Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 24 September 2020. Jadwal kampanye pilkada akan berlangsung mulai dari 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan metode kampanye tatap muka di tengah pandemi Covid-19 mengalami peningkatan di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. "Metode kampanye yang masih jadi kesukaan kandidat masih tatap muka," kata Afif dalam diskusi di Youtube BNPB, Rabu, 25 November 2020.

Afif mengatakan berdasarkan data yang dihimpun dari jajaran Bawaslu di daerah, fenomena kampanye tatap muka ini terus meningkat. Pada 26 September-5 Oktober 2020 terdapat 9.189 kampanye tatap muka dengan 375 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan surat peringatan pada 70 pertemuan itu dan 48 membubarkan kampanye.

Pada 6-15 Oktober 2020 terjadi 16.468 kampanye tatap muka dengan 375 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan 233 surat peringatan dan membubarkan 35 kampanye.

Pada 16-25 Oktober 2020 terjadi 13.646 kampanye dengan 306 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu kemudian memberikan 306 surat tilang dan membubarkan 25 kampanye.

Pada 26 Oktober-4 November 2020 terdapat 16.574 kampanye tatap muka dengan 397 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan 300 surat peringatan, dan membubarkan 33 kampanye.

Advertising
Advertising

Pada 5-14 November 2020 terdapat 17.738 kampanye tatap muka dengan 438 pelanggaran. Bawaslu kemudian memberikan 381 surat peringatan dan membubarkan 17 kampanye.

Pada 15-25 November 2020 terdapat 18.025 kampanye tatap muka dengan 373 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan 328 surat tilang dan membubarkan 39 kampanye.

Dengan meningkatnya tren kampanye tatap muka di Pilkada 2020, Afif mengatakan, bahwa hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menerapkan protokol kesehatan. "Karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi," ujarnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

18 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

21 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya