Din Syamsuddin Harap MUI Jadi Mitra Kritis Pemerintah

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Rabu, 25 November 2020 07:01 WIB

Presiden Jokowi disaksikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (kedua kanan), Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (ketiga kanan), Sekretaris MUI Anwar Abbas (kanan), Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi (kiri) dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyatakan tidak akan hadir dalam gelaran Musyawarah Nasional X MUI, di Jakarta, pada 25-27 November. Namun, Din enggan menjelaskan alasannya.

"Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas," ujar Din lewat keterangan yang dikirimkannya kepada Tempo, Selasa malam, 25 November 2020.

Kendati demikian, Din menitipkan sejumlah pesan untuk pelaksanaan Munas X MUI. Di antaranya, berharap Munas dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah, yakni pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.

"MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah. Elan vital sebagai Gerakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar harus tetap ditegakkan," ujar Din.

MUI, kata Din, perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristiqamah memperdulikan nasib umat Islam. MUI diharapakan memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim, dengan menjadi Tenda Besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam.

Advertising
Advertising

"Tiada lah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Berita terkait

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

14 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Suci, Ini 5 Pesan Ketua PP Muhammadiyah

6 hari lalu

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Suci, Ini 5 Pesan Ketua PP Muhammadiyah

Ibadah haji melibatkan jutaan muslim-muslimah dari berbagai negara yang beragam latar bekang, ada pesan khusus untuk para jemaah.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

12 hari lalu

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

15 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

18 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

25 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

25 hari lalu

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyebut seharusnya polisi mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

25 hari lalu

MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dadi Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

26 hari lalu

Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

Din Syamsuddin meminta agar masyarakat menahan diri atas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya