INFO NASIONAL-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah menapakkan kaki pada masa bonus demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, jumlah pemuda Indonesia sekitar 64,19 juta jiwa. Ini bukanlah angka yang sedikit, melainkan merepresentasikan sekitar seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bamsoet menambahkan, yang menjadi tantangan adalah apakah bonus demografi ini nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan, atau malah menjadi kemubaziran, bahkan menjadi beban. Nilai kemanfaatan bonus demografi hanya dapat dioptimalkan apabila terpenuhi dua prasyarat.

"Pertama, jumlah usia produktif tersebut adalah SDM yang berkualitas. Kedua, adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai dan mampu menyerap tenaga kerja yang berlimpah," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pimpinan Nasional Perkumpulan Pemuda Indonesia, secara virtual dari Bali, Rabu, Oktober 2020.

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, tidak ada salahnya bercermin pada pengalaman negara-negara yang telah mengalami periode bonus demografi. Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang adalah negara-negara yang sukses melalui fase bonus demografi. Korea Selatan mengarahkan industri rumah tangganya membuat komponen ponsel, Tiongkok mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik, sedangkan Jepang mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3 persen.

Namun, menurutnya tidak semua negara bisa sukses memanfaatkan fase bonus demografi. Misalnya, Brazil dan Afrika Selatan. Keterpurukan ekonomi menyebabkan Brazil gagal mempersiapkan diri menyongsong bonus demografi karena alokasi sumber daya negara banyak tergerus untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan pensiun. Sementara akses pendidikan yang berkualitas, infrastruktur, dan penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas.

"Sedangkan kegagalan Afrika Selatan memanfaatkan bonus demografi disebabkan kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan dan rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan perkerjaan. Hasilnya, sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, setiap tahunnya, rata-rata ada 3 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Tanpa masuknya investasi, sulit rasanya dunia usaha mampu menampung besarnya tenaga kerja tersebut. Atas dasar itulah, pemerintah bersama DPR RI melahirkan UU Cipta Kerja.

"BKPM memproyeksikan pada 2021 akan ada 3 juta tenaga kerja yang terserap secara langsung ataupun tak langsung oleh investasi yang masuk ke Indonesia sebagai dampak lahirnya UU Cipta Kerja," ujarnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, selain tantangan jangka panjang berupa penyediaan lapangan pekerjaan, generasi muda juga dihadapi tantangan jangka pendek berupa pandemi Covid-19. Masyarakat 'dipaksa' melakukan adaptasi baru yang mengubah pola hidup dan aktivitas keseharian, termasuk pada bidang sosial dan ekonomi.

Dalam situasi dan kondisi tesebut, menurutnya generasi muda dituntut berkontribusi pada upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang paling terdampak pandemi. Ada banyak cara, salah satunya adalah pemanfaatan kemajuan teknologi untuk membantu program pemerintah dalam penanganan dampak pandemi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melanjutkan, upaya lainnya yakni dengan menyediakan sarana sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta kampanye kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui platform media sosial. Selain itu, dengan melakukan terobosan dan inovasi guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penanganan dampak pandemi.

"Gerakan pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan kelompok ekonomi kecil lainya, khususnya dalam hal pembangunan literasi teknologi yang sangat dikuasai generasi muda," kata Bamsoet. (*)