Muhadjir: Pemuda Jadi Kunci Bonus Demografi

Selasa, 27 Oktober 2020 00:38 WIB

Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemuda berperan penting dalam pembangunan suatu negara.

Apalagi, kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02 persen dari total penduduk.

"Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme," ujar Muhadjir dalam Dialog Nasional Pemuda Tahun 2020 yang digelar secara daring oleh Bappenas, Senin, 26 Oktober 2020.

Ia mengatakan empat hal tersebut penting agar pada 2030 mendatang, Indonesia benar-benar akan mencapai bonus demografi. Harapannya, jumlah angkatan kerja yang nanti diprediksi mencapai 71 persen akan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan salah satu alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, ialah melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini, Muhadjir menyebut capaian IPP kita masih rendah, yakni 51,50 pada tahun 2018.

Advertising
Advertising

"Bahkan di 2017 sebelumnya, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-7 untuk Youth Development Index (YDI) Asean yang artinya kita hanya lebih baik dari tiga negara yaitu Thailand, Kamboja, dan Laos," kata Muhadjir.

Penilaian IPP didasari atas 15 indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Meski begitu, pembangunan pemuda tidak hanya terkait dengan IPP namun juga dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s), yang sudah dicanangkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015.

"Melihat capaian IPP kita, baik di tingkat nasional, Asean, dan global, serta 13 tujuan prioritas SDG’s, maka sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat turut berkolaborasi dan bersinergi dalam layanan kepemudaan," kata Muhadjir.

Karena itu, dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan akan mampu mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kepemudaan. Muhadjir pun kemudian meminta agar capaian IPP dan SDG’s terbaru untuk tahun 2019 dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan dalam pembangunan kepemudaan.

Berita terkait

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

11 hari lalu

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Klaim Angka Kecelakaan Menurun saat Arus Mudik Lebaran 2024, Faktanya?

21 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Klaim Angka Kecelakaan Menurun saat Arus Mudik Lebaran 2024, Faktanya?

Kecelakaan maut di jalur contraflow KM 58 Tol Cikampek pada Senin, 8 April 2024, mewarnai arus mudik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Menko PMK: Kebijakan untuk Mengurai Kepadatan Antrean Masuk Pelabuhan Merak Efektif 70 Persen

24 hari lalu

Menko PMK: Kebijakan untuk Mengurai Kepadatan Antrean Masuk Pelabuhan Merak Efektif 70 Persen

Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut, kebijakan pemerintah untuk mengurai kepadatan antrean yang mengular di Pelabuhan Merak terbilang efektif 70 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

26 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

26 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

27 hari lalu

3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Hakim MK mengajukan sejumlah pertanyaan menohok kepada menteri Jokowi yang menjadi saksi di sidang sengketa pilpres. Apa jawab mereka?

Baca Selengkapnya

Muhadjir Jawab Pertanyaan Hakim soal Kunker Jokowi untuk Bansos: Itu Pola Kepemimpinan Beliau

27 hari lalu

Muhadjir Jawab Pertanyaan Hakim soal Kunker Jokowi untuk Bansos: Itu Pola Kepemimpinan Beliau

Menko PMK Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal kunjungan kerja Presiden Jokowi untuk bansos.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Sebut Anggaran Perlinsos Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

27 hari lalu

Menko PMK Sebut Anggaran Perlinsos Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa program perlinsos selama pemerintahan Presiden Jokowi juga telah melewati persetujuan DPR

Baca Selengkapnya

Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

27 hari lalu

Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

Menko PMK Muhadjir menekankan bahwa program bansos dan perlinsos pemerintah tak hanya dikhususkan di satu kementerian tertentu.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Jelaskan Soal Bansos hingga Subsidi di Sidang Sengketa Pilpres MK

27 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Jelaskan Soal Bansos hingga Subsidi di Sidang Sengketa Pilpres MK

Menko PMK Muhadjir menegaskan bahwa perlindungan sosial adalah program lanjutan untuk mengatasi kemiskinan, dia menekankan agar tak dimaitkan dengan pesta demokrasi.

Baca Selengkapnya