Dicopot Terawan dari Posisi Dirjen, Achmad Yurianto Kini Jadi Staf Ahli Menteri
Jumat, 23 Oktober 2020 17:30 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat mengumumkan update harian kasus Covid-19 di Indonesia. BNPB/(Dume Harjuti)
TEMPO.CO Jakarta Achmad Yurianto dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Posisi baru Yurianto kini staf ahli menteri.
"Staf ahli menteri," kata Yurianto mengkonfirmasi jabatan barunya kepada Tempo, Jumat, 23 Oktober 2020.
Belum diketahui sejak kapan pengangkatan Yuri sebagai staf ahli menteri. Mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 itu belum memberikan jawaban saat ditanya perihal pencopotannya dari jabatan Dirjen P2P.
Yurianto menjabat sebagai Dirjen P2P Kemenkes sejak Maret 2020. Sebelumnya, ia merupakan Sekretaris Dirjen P2P.
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
13 jam lalu
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca Selengkapnya
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis
16 jam lalu
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis
Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.
Baca Selengkapnya
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
19 jam lalu
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca Selengkapnya
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis
2 hari lalu
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis
Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
4 hari lalu
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim
4 hari lalu
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim
Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
4 hari lalu
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca Selengkapnya
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim
7 hari lalu
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim
Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri
9 hari lalu
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri
Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
9 hari lalu
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
