Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam aksinya mereka menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan merugikan buruh. ANTARA FOTO/Syaiful Arif
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) merilis Laporan Tahunan 2020 dalam rangka peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yang jatuh pada 20 Oktober 2020. Salah satu isi laporan itu menempatkan Omnibus Law sebagai salah satu capaian pemerintah dalam mengefektifkan birokrasi dengan memangkas sejumlah aturan.
"Metode omnibus law diharapkan menjadi obat yang cespleng menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif," demikian bunyi laporan yang didominasi gambar, yang dikeluarkan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Selasa, 20 Oktober 2020.
KSP menyebut aturan ini solusi mengurai semua keruwetan aturan. "Omnibus Law UU Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan," demikian bunyi laporan itu.
Sementara KSP mengklaim omnibus law sebagai obat, para buruh menilai sebaliknya. Omnibus law cipta kerja dinilai hanya menyengsarakan mereka. Hingga hari ini, para buruh masih berunjuk rasa di depan istana menuntut agar aturan sapu jagat itu dibatalkan.
