TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Usman Hamid meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera menetapkan kasus Munir Said Thalib sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dengan penetapan status itu, Ia berharap peluang penuntasan kasus ini akan semakin terbuka.

“Konsekuensinya adalah alasan-alasan yang biasanya menghapuskan tuntutan pidana atau menghapuskan kewajiban negara dalam mempidanakan seseorang itu tidak berlaku,” kata Usman dalam diskusi daring ‘Kasus Munir, Kasus Pelanggaran HAM atau Pidana Biasa’, Ahad, 18 Oktober 2020.

Usman mencontohkan bila Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat maka tidak memiliki masa kedaluwarsa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa kedaluwarsa kasus pidana ialah 18 tahun. Kasus pembunuhan Munir genap 18 tahun pada 2022 nanti.

Selain itu, kata Usman, dalam pidana biasa pelaku pembunuhan tidak bisa diadili lebih dari sekali. Sementara, dengan status pelanggaran HAM berat, maka pelaku bisa diadili lebih dari sekali. “Pelaku tidak bisa beralasan pernah diadili,” ujarnya.

Mantan Sekretaris TPF Munir ini melanjutkan pelaku pelanggaran HAM berat juga tidak mungkin mendapatkan pengampunan atau amnesti. Pemberian amnesti, kata dia, tidak menghilangkan kewajiban negara untuk mempidanakan orang pelaku. Terakhir, Usman mengatakan status pelanggaran HAM berat akan meniadakan alasan meringankan terhadap pelaku, seperti alasan bahwa tindakan itu dilakukan atas perintah atasan. “Kami sedang berkomunikasi dengan Komnas Ham untuk mendorong proses penyelidikan ke arah sana,” ujar dia.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan lembaganya masih memproses permohonan dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir tersebut untuk menetapkan kasus ini menjadi pelanggaran HAM berat. “Tim sedang berproses,” kata dia.